Percepatan regulasi kawasan tanpa rokok perlu berdayakan masyarakat

id kawasan tanpa rokok

Percepatan regulasi kawasan tanpa rokok perlu berdayakan masyarakat

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Yayi Suryo  Prabandari berbicara dalam focus group discussion (FGD) percepatan regulasi kawasan tanpa rokok di Kota dan Kabupaten Magelang. (Foto: Heru Suyitno)

Untuk Kabupaten Magelang belum memulai, kemarin disampaikan sudah ada drafnya, kami sudah memberikan masukan tetapi belum tahu tindak lanjutnya
Magelang (ANTARA) - Pemberdayaan masyarakat  menjadi daya dorong bagi percepatan pemberlakuan regulasi kawasan tanpa rokok di suatu daerah, kata Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTTC) Universitas Muhammadiyah Magelang Retno Rusdjijati.

"Begitu juga di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang untuk percepatan penyusunan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan iklan rokok perlu gerakan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat," katanya di Magelang, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut usai kegiatan kelompok diskusi terpumpun tentang percepatan regulasi kawasan tanpa rokok di Kota dan Kabupaten Magelang.

"Kami fokus pada dua daerah ini karena memang belum punya regulasi KTR. Selama ini kami sudah mendampingi cukup lama, tetapi di kedua wilayah ini memang belum muncul," katanya.

Ia menuturkan berdasarkan informasi peraturan wali kota tentang KTR sudah siap, nanti tinggal menetapkan.

"Kami inginnya biar dipercepat melalui gerakan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendorong supaya pemda segera merealisasikan regulasi tersebut," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengundang sejumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, terutama kaum perempuan dan pihaknya juga mengundang narasumber yang sudah menginisiasi gerakan masyarakat di bawah untuk mendorong segera terwujudnya regulasi KTR dan larangan iklan rokok.

"Dari sejumlah pendampingan yang kami lakukan baru Kabupaten Batang, Pemalang, dan Banjaenegara. Untuk Kabupaten Magelang belum memulai, kemarin disampaikan sudah ada drafnya, kami sudah memberikan masukan tetapi belum tahu tindak lanjutnya," katanya.

Ia menuturkan untuk Kota Magelang peraturan wali kota sudah siap tinggal menetapkan tetapi khusus untuk KTR, untuk larangan iklan rokok belum ada peraturannya.

Menurut dia, iklan rokok masih menjadi kendala penerapan regulasi KTR, karena memberi masukan pada pendapatan asli daerah (PAD).

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Yayi Suryo Prabandari dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa iklan rokok ternyata tidak begitu besar menyumbang PAD.

"Pemda tidak perlu khawatir dengan tidak ada iklan rokok, karena bisa menggunakan iklan yang lain yang juga cukup potensial untuk pemasukan PAD," katanya. 
 
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar