Kredit fiktif BKK Pringsurat tembus Rp55,5 miliar

id Pengadilan, tipikor

Kredit fiktif BKK Pringsurat tembus Rp55,5 miliar

Pengadilan Tipikor Semarang (Foto: I.C.Senjaya)

Semarang (Antaranews Jateng) - Kredit fiktif di PD Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyebabkan kerugian negara pada badan usaha milil daerah (BUMD) tersebut hingga Rp55,5 miliar.
     
Hal tersebut terungkap dalam dakwaan jaksa pada dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama PD BKK Pringsirat Suharno dan Direktur Riyanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin.
     
Jaksa Penuntut Umum Sabrul Iman mengatakan dua petinggi BKK Pringsurat yang menjabat selama 2009 hingga 2017 tersebut didakwa merugikan negara hingga Rp114 miliar.
     
Selain dari kredit fiktif, kata dia, kerugian negara tersebut juga berasal dari pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan yang nilainya mencapai Rp42 miliar.
     
Kedua terdakwa, lanjut dia, juga menempatkan dana nasabah hingga hampir Rp100 miliar di Koperasi Intidana.
     
"Penempatan dana di Koperasi Intidana dilakukan terdakwa tanpa persetujuan dewan pengawas maupun pemegang saham," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wijantono itu.
     
Akibat penempatan dana sekitar Rp99,3 miliar itu menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,9 miliar.
     
Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut kerugian negara akibat penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh tujuh pegawai BKK Pringsurat yang mencapai Rp2,6 miliar.
     
Ketujuh pegawai tersebut diduga menyelewengkan dana milik nasabah BKK Pringsurat dengan besaran yang bervariasi.
       
Atas perbuatannya itu, kedua mantan bos BKK Pringsurat tersebut dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar