Data penerima bantuan PKH di Pati diverifikasi ulang

id data penerima, bantuan pkh, di pati, diverifikasi ulang

Data penerima bantuan PKH di Pati diverifikasi ulang

Bupati Pati Haryanto. (FOTO: Dok.)

Pati (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meminta semua kepala desa di daerah setempat untuk melakukan verifikasi data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati agar lebih tepat sasaran.
     
"Kami sudah membuat surat edaran kepada camat untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan petugas PKH setempat untuk bermusyawarah terkait verifikasi ulang data penerima manfaat bantuan PKH," kata Bupati Pati Haryanto di Pati, Senin.
     
Surat edaran tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut atas surat Kementerian Sosial, kaitannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tentang verifikasi penerima PKH.
     
Pasalnya, kata dia, data penerima manfaat yang dimiliki BPNT saat ini masih mengacu pada data BPS 2015 sehingga kemungkinan terjadi perubahan.
     
Hasil verifikasi ulang nantinya, diharapkan merupakan keputusan yang diambil bersama oleh tokoh masyarakat, petugas PKH, BPD, dan perangkat desa. 
     
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, camat yang akan mengkoordinasikan dengan kepala desa, kemudian kepala desa yang akan melakukan pendataan di lapangan.
     
"Data yang terkumpul nantinya dirapatkan lewat musyawarah desa dan diseleksi bersama. Misal, ada keluarga pendata yang mampu ternyata masih ada dalam daftar penerima manfaat, maka tetap harus dihapus agar mendapatkan data yang sesuai di lapangan," ujarnya.
     
Selain itu, lanjut Haryanto, akan ada survei ke rumah penerima manfaat yang telah terdata dari hasil musyawarah guna memastikan apakah layak atau tidak. 
     
"Jika masih ada laporan yang terdaftar memiliki kriteria yang tidak masuk dalam penerima PKH karena memiliki mobil atau lahan yang luas, maka nama orang tersebut akan dihapus," ujarnya.
     
Demikian halnya, kata dia, warga yang sebelumnya kaya, kemudian berubah menjadi miskin tentunya layak diusulkan karena perkembangan ekonomi masyarakat cukup dinamis.
     
Ia mengakui mendapatkan beberapa keluhan masyarakat terkait penerima PKH.
     
"Kami menyarankan penerima PKH yang saat ini sudah mampu secara ekonomi, sebaiknya mmeiliki kerelaan untuk menyerahkan bantuannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
     
Apalagi, lanjut dia, bantuan BPNT tersebut tidak bisa dibagi rata, lantaran penyalurannya lewat rekening bank tidak seperti bantuan beras untuk warga miskin. 
Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar