Naik 14 persen, dana desa Boyolali capai Rp219 miliar

id Dana desa Boyolali 2019 naik 14 persen

Naik 14 persen, dana desa Boyolali capai Rp219 miliar

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, saat menerangkan soal dana desa 2019, di Boyolali, Selasa. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Boyolali (Antaranews Jateng) - Alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp27 miliar atau sekitar 14 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, Purwanto, di Boyolali, Selasa, mengatakan anggaran dana desa Boyolali tahun ini sebanyak Rp219 miliar, sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp192 miliar atau naik sekitar Rp27 miliar.

"Dana desa itu untuk 261 desa di Boyolali. Kenaikan sekitar 14 persen itu, berdampak penambahan masing-masing desa sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta," katanya.

Menurut dia, kenaikan tiap desa tersebut berdasarkan persentase dari dana desa tahun sebelumnya. Jatah paling kecil anggaran untuk desa sebesar Rp728 juta, dan terbesar mencapai Rp1,4 miliar.

Pemerintah Kabupaten Boyolali, kata Purwanto, juga menambah alokasi dana desa (ADD) untuk 2019. Jika pada 2018 ADD sekitar Rp106 miliar, tahun ini menjadi Rp109,7 miliar.

Kendati demikian, dia mengingatkan dalam menyusun program penggunaan anggaran hendaknya mengacu pada peruntukan yang sudah dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Meskipun, dana desa dikirim langsung ke masing-masing daerah, tetapi bupati memberikan arahan penggunaan, antara lain untuk sarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan embung, sarana olahraga, umum, dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan ekonomi produksi.

Selain itu, lanjut dia, untuk pembangunan sarana prasarana yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dana desa tidak bdigunakan untuk kegiatan yang konsumtif.

"Kami meminta setiap desa agar meningkatkan manajemen pengelolaan agar makin sempurna. Pengelolaan itu, sederhana, dilaksanakan sesuai pedomannya, transparan, dan akuntabel," katanya.

Dia mengatakan seluruh proses dapat diikuti masyarakat luas, asal dikelola secara profesional dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak akan timbul masalah terkait dengan dana desa.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar