Pengamat: Sumbangan kampanye sangat mungkin nol rupiah

id LPSDK nol rupiah

Pengamat: Sumbangan kampanye sangat mungkin nol rupiah

Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman Ahmad Sabiq (Foto: Wuryanti Puspitasari)

Purwokerto (Antaranews Jateng) - Besaran laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang dilaporkan peserta pemilu sangat memungkinkan jika hanya nol rupiah, kata pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq.

"Yang namanya sumbangan itu kan bisa dari perorangan, kelompok, atau badan usaha. Sangat mungkin kalau nol rupiah itu memang dia (peserta pemilu, red.) tidak mendapatkan sumbangan," kata pengajar mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Sabiq mengatakan hal itu terkait dengan langkah investigasi dan klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas terhadap LPSDK Peserta Pemilu 2019 dari PSI, Partai Garuda, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 yang dilaporkan sebesar nol rupiah.

Menurut dia, jika dana yang diterima berasal dari partai politik maupun calon legislatornya sendiri, hal itu tidak termasuk sebagai sumbangan.

"Jadi sangat memungkinkan LPSDK-nya nol rupiah terutama dari partai-partai yang memang sulit mendapatkan sumbangan. Kalau partai-partai besar mungkin karena sudah lama, punya banyak jaringan, dan seterusnya akan mudah mendapatkan sumbangan, sedangkan partai-partai baru mungkin hanya mengandalkan dari partainya maupun calonnya sendiri," katanya.

Terkait dengan LPSDK yang dilaporkan sebesar nol rupiah oleh Tim Kampanye Pasangan Capres/Cawapres Nomor Urut 01 yang notabene diusung oleh sejumlah parpol besar, dia mengatakan hal itu perlu dicermati lebih lanjut oleh Bawaslu karena pasangan capres/cawapres asumsinya lebih mudah mendapatkan sumbangan dana kampanye.

"Apakah sumbangan-sumbangan itu belum masuk ataupun sementara masih menggunakan dana partai dan dana dari pasangan calon, itu perlu dicermati oleh Bawaslu kalau mungkin ada yang dirasa mengganjal. Itulah tugas Bawaslu," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, upaya Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap LPSDK yang dilaporkan sebesar nol rupiah tersebut merupakan langkah yang tepat.

"Investigasi dan klarifikasi memang diperlukan karena itu tugas Bawaslu sehingga nanti betul-betul akan jelas, apakah dana kampanye tersebut sejauh ini sifatnya masih berasal dari partai maupun calon, belum dari sumbangan-sumbangan di luar," katanya.

Seperti diwartakan, Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap LPSDK dari PSI, Partai Garuda, dan Tim Kampanye Pasangan Capres/Cawapres Nomor Urut 01 karena besaran sumbangan yang dilaporkan nol rupiah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Miftahudin mengatakan selain investigasi yang dilakukan Koordinator Divisi Pengawasan kepada tim kampanye pasangan nomor urut 01 serta PSI dan Partai Garuda, pihaknya juga melaksanakan instruksi langsung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk pemanggilan klarifikasi. 

Menurut dia, hasil klarifikasi LPSDK akan menjadi catatan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada akhir tahapan kampanye termasuk apabila tidak menyampaikan laporan dana kampanye dengan benar, bisa masuk pelanggaran administrasi maupun pidana.

"Selagi masih ada waktu, kami berharap semua peserta pemilu memberikan laporan sebenar-benarnya kepada penyelengara pemilu karena nantinya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik," katanya. 
 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar