Humas harus jadi yang terdepan tangkal berita bohong

id humas

Humas harus jadi yang terdepan tangkal berita bohong

Dosen manajemen strategis kehumasan, Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed, Wisnu Widjanarko (dok. pribadi)

 



     Purwokerto (Antaranews Jateng) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Wisnu Widjanarko mengatakan bahwa pranata humas pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam menangkal hoaks mengingat banyaknya dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari peredaran berita bohong.



"Humas harus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks. Peran yang dapat dilakukan adalah bersikap proaktif serta respon cepat yang didukung data dan informasi," katanya di Purwokerto, Kamis.



Dosen manajemen strategis kehumasan, Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed itu menambahkan, humas harus mengemas informasi yang sifatnya menangkal hoaks dengan ragam media yang disesuaikan dengan karakter publik.



"Dan yang tidak kalah penting adalah memproyeksi isu-isu apa yang potensial mendelegitimasi pemerintah, sehingga dapat mengantisipasi secara cermat dan terukur di kemudian harinya," katanya.



Dia menambahkan, humas pemerintah pada era industri 4.0 harus mampu mengelola dua matra komunikasi publik, yakni informasi dan relasi dengan seluruh pemangku kepentingan.



"Dengan demikian reputasi positif dapat terwujud sekaligus sebagai ikhtiar dalam mengelola risiko dan  menanggulangi krisis yang potensial terjadi, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik yang diluncurkan," katanya.



Dia menambahkan, mekanisme yang dilakukan adalah dengan memahami psikologi publik serta memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang ada.



"Dengan demikian humas pemerintah berperan sebagai diseminator keberpihakan pemerintah atas kepentingan publik sekaligus fasilitator aspirasi publik itu sendiri. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah kepekaan menangkap isu-isu dan mengelolanya secara cermat, terukur dan memastikan semua terkomunikasikan dengan baik," katanya.



Untuk itu, kata dia, dibutuhkan kesiapan aparatur kehumasan pemerintah yang cerdas dan dapat diandalkan.



"Cerdas dalam kapasitas teknis dan manajerial. Serta handal atau mampu proaktif dalam mencermati dan mengelola isu publik, sehingga mampu memproyeksikan hubungan pemerintah dengan publik dengan baik dan berkelanjutan, yang mewujud dalam partisipasi yang positif, konstruktif dan mutualis," katanya.



 

Pewarta :
Editor: Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar