Puluhan buruh rokok Kudus tuntut kenaikan upah

id puluhan buruh rokok,kudus, tuntut kenaikan upah

Puluhan buruh rokok Kudus tuntut kenaikan upah

Sejumlah rokok Perusahaan Rokok (PR) Kembang Surya di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

  Kudus (Antaranews Jatenf) - Sebanyak 30-an buruh Perusahaan Rokok (PR) Kembang Surya di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus melakukan aksi mogok kerja sebelum tuntutan kenaikan upah mereka dipenuhi untuk disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) setempat, Selasa.

  Sutamah, salah seorang buruh PR Kembang Surya di Kudus, Selasa, mengakui selama ini menerima upah sebesar Rp17.000 untuk setiap membuat rokok sebanyak 1.000 batang.

  "Buruh menginginkan per seribu batangnya dinaikkan menjadi Rp22.000," ujar Sutamah sebagai buruh giling atau membuat rokok.

  Apalagi, kata dia, upah sebesar itu dibagi dua, dirinya bersama temannya yang bertugas merapikan rokok yang sudah dibuat buruh batil.

  Sebelumnya, perusahaan menjanjikan akan memenuhi tuntutan buruh pada bulan Desmeber 2018. Namun, hingga sekarang belum juga dinaikkan.

  Zumrotun, buruh lainnya, mengatakan bahwa upah sebesar Rp22 ribu per seribu batang merupakan upah standar yang diterapkan di pabrik rokok lainnya.

  "Jika dalam waktu dekat belum dinaikkan, buruh sepakat akan kembali mogok kerja lagi," ujarnya.

  Kepala Administrasi PR Kembang Surya Widyah berjanji akan menaikkan upah buruh mulai Selasa (8/1). Akan tetapi, perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutan mereka untuk naik hingga Rp22 ribu, melainkan dinaikkan menjadi Rp19 ribu sesuai kemampuan perusahaan.

  "Jika buruh keberatan, kami tidak mempermasalahkan termasuk jika ada yang ingin pindah atau keluar," ujarnya.

  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan bahwa tuntutan buruh rokok tersebut memang belum dilaporkan.

  Terkait upah buruh rokok borong, kata dia, memang tidak bisa disesuaikan dengan UMK Kudus 2019 sebesar Rp2.044.467,75 per bulan karena mereka bekerja berdasarkan prestasi kerja.

  "Kalaupun ingin disesuaikan dengan ketentuan, bisa dihitung berdasarkan jam kerjanya," ujarnya.

  Ia berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat internal perusahaan dengan buruhnya.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar