Pati (Antaranews Jateng) - Bupati Pati Haryanto mendorong perluasan transaksi nontunai untuk seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah guna mencegah adanya penyimpangan.
"Dengan transaksi nontunai, nominal dana yang masuk akan sesuai lantaran inputnya sudah diatur oleh siste, sehingga penyimpangan juga bisa diminimalkan," ujarnya saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati, Kamis.
Pengelolaan keuangan, menurut Bupati, harus dilakukan dengan hati-hati dan mengurangi pertemuan personal dan memaksimalkan transaksi nontunai.
Pemkab Pati saat ini telah melakukan pemerataan penerapan transaksi nontunai.
Dalam penyaluran dana desa dan alokasi dana desa k pemerintah desa, menurut Bupati, sudah menggunakan jasa perbankan untuk penyaluran dananya.
Transaksi di tingkat desa dan kecamatan hingga kini memang belum sepenuhnya menggunakan transaksi nontunai. Nantinya, akan tetap dilaksanakan karena masih menunggu terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung transaksi nontunai.
Pemkab Pati membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola sistem transaksi nontunai.
Ketika transaksi nontunai diterapkan di tingkat kecamatan dan desa, kata Haryanto, masing-masing kecamatan harus ada perbankan yang ditunjuk untuk mendukung transaksi nontunai.
Program Transaksi nontunai ini sekaligus mewujudkan Pati Smart City.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono menambahkan bahwa kebijakan tersebut selain untuk memenuhi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai, sistem tersebut juga bertujuan mencegah praktik pemotongan anggaran oleh oknum tertentu.
Terhitung sejak 1 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Pati telah memberlakukan transaksi nontunai.
Berita Terkait
151 penerima manfaat Kabupaten Pemalang terima bantuan Kemensos
Jumat, 29 Maret 2024 9:13 Wib
Pengangkatan 340 PPPK menopang percepatan pembangunan Wonosobo
Jumat, 29 Maret 2024 7:54 Wib
Kemenkumham serahkan empat sertifikat hak cipta ke Bupati Kebumen
Rabu, 27 Maret 2024 18:49 Wib
Pj Bupati Magelang terus dorong capaian prestasi Bank Bapas 69
Rabu, 27 Maret 2024 10:08 Wib
Persyaratan bakal Calon Bupati Boyolali di Pilkada 2024
Selasa, 26 Maret 2024 23:18 Wib
KPU Batang mulai sosialisasikan persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2024
Senin, 25 Maret 2024 18:54 Wib
Nama-nama yang mulai muncul sebagai kandidat bakal calon Bupati Kudus di Pilkada 2024
Senin, 25 Maret 2024 14:14 Wib
Pemkab berlakukan WFH untuk ASN yang kantornya tergenang banjir
Kamis, 21 Maret 2024 4:24 Wib