KPPN Surakarta serahkan DIPA 2019 Rp5,6 triliun

id Kppn, dipa

KPPN Surakarta serahkan DIPA 2019 Rp5,6 triliun

Kepala KPPN Surakarta Sugiarso (tiga dari kiri) dengan perwakilan sejumlah satker yang berhasil memperoleh nilai baik pada 12 indikator penyerapan DIPA 2018. (Foto: Aris Wasita)

Solo (Antaranews Jateng) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019, yang merupakan dokumen pelaksanaan APBN 2019, sebesar Rp5,6 triliun kepada satuan kerja di wilayah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

"Nilai ini belum termasuk dana alokasi khusus, fisik, dan dana transfer daerah. Jadi belum angka final," kata Kepala KPPN Surakarta Sugiarso di sela pemberian DIPA di Solo, Kamis.

Ia mengatakan sejauh ini angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan total DIPA 2018 mengingat masih ada beberapa sektor yang belum dicairkan. 

Sebagai perbandingan, dikatakannya, untuk daftar belanja barang seperti keperluan kantor jika pada 2018 sebesar Rp1,6 triliun dan pada 2019 Rp1,9 triliun, belanja pegawai pada 2018 sebesar Rp1,9 triliun dan pada 2019 sebesar Rp1,7 triliun.

"Untuk belanja pegawai ini yang baru teralokasi sekarang, misalnya, untuk THR (tunjangan hari raya, red) belum masuk, jadi belum final," katanya.

Selanjutnya, untuk belanja modal atau untuk investasi 2018 sebesar Rp2,1 triliun, sedangkan untuk 2019 baru dicairkan Rp1,9 triliun dan untuk bantuan sosial mengalami kenaikan dari Rp7,9 miliar pada 2018 menjadi Rp10,7 miliar pada tahun depan.

"Totalnya untuk DIPA 2018 termasuk di dalamnya dana transfer sebesar Rp6,3 triliun," katanya.

Menurut dia, anggaran setiap tahunnya tidak harus bertambah. Besar kecilnya anggaran tersebut tergantung dari kinerja atau rencana kegiatan yang dimiliki masing-masing satuan kerja.

Sementara itu, dikatakannya, total anggaran 2018 hingga tanggal 18 Desember 2018 baru terserap 84 persen, padahal idealnya dalam kurun waktu tersebut sudah terserap lebih dari 90 persen.

"Artinya ada keterlambatan dalam pencairan, misalnya, karena kontrak tertunda, gagal kontrak, atau terlalu banyak revisi," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan aturan, seharusnya pada triwulan I penyerapan anggaran sebesar 15 persen, hingga triwulan II sebesar 40 persen, triwulan III mencapai 60 persen, dan di triwulan IV paling tidak terserap hingga 90 persen.

Ia berharap pada tahun depan anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal mengingat pada tahun depan fokusnya mendorong investasi, termasuk pemulihan bencana.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator cukup bagus. Beberapa indikator tersebut di antaranya pengelolaan uang persediaan, pengelolaan kontrak pengadaan, dan rencana penarikan dana.
 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar