Daftarkan segera bayi yang baru lahir sebagai peserta JKN-KIS

id bpjs kesehatan,bayi baru lahir,jkn kis

Daftarkan segera bayi yang baru lahir sebagai peserta JKN-KIS

Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Asri Wulandari (tengah) saat memberi penjelasan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 di Semarang, Rabu. (Foto: Nur Istibsaroh)

Semarang (Antaranews Jateng) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mendaftarkan bayinya yang baru lahir, agar memudahkan dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan serta terhindar dari denda.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyempurnakan payung hukum program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Asri Wulandari di Semarang, Rabu menjelaskan ada banyak penyesuaian aturan seperti terkait dengan pendaftaran bayi lahir yang wajib didaftarkan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan dan jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

"Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI," kata Asri.

Sementara untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, lanjut Asri, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

"Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," katanya.

Tidak hanya terkait dengan pendaftaran bayi baru lahir, tambah Asri, Perpres No 82 Tahun 2018 juga mengatur mengenai status kepesertaan perangkat desa, status peserta yang ke luar negeri, aturan suami istri yang sama-sama bekerja, mengenai tungakan, iuran, hingga jika peserta mengalami PHK.
 
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar