Komnas Perempuan dorong perluasan aturan kekerasan seksual

id Komnas perempuan, ruu kekerasan seksual

Komnas Perempuan dorong perluasan aturan kekerasan seksual

Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Indri Suparno (menggunakan batik) pada kegiatan Refleksi 20 Tahun Penegakan HAM Perempuan di Indonesia di Solo, Senin (10/12). (Foto: Aris Wasita)

Solo (Antaranews Jateng) - Komisi Nasional Perempuan mendorong adanya perluasan aturan mengenai kekerasan seksual, salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Dari pantauan Komnas Perempuan selama 20 tahun berdiri, ada 15 bentuk kekerasan seksual yang coba kami tuangkan dalam tawaran kami, namanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tetapi setelah dikaji ternyata tidak semua dari 15 jenis ini memenuhi unsur tindak pidana, hanya 9 yang bisa memenuhi," kata Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Indri Suparno pada kegiatan Refleksi 20 Tahun Penegakan HAM Perempuan di Indonesia di Solo, Senin.

Ia mengatakan sembilan jenis kasus tersebut, di antaranya perkosaan dengan keluasan definisi, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perkawinan paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual termasuk prostitusi paksa.

"Kami ingin 9 bentuk kekerasan seksual ini agar disetujui oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi tentang perempuan dan agama karena RUU ini kan merupakan Prolegnas Prioritas 2017 dan Prolegnas Prioritas 2018, tetapi sampai sekarang tidak dibahas-bahas padahal tahun 2018 mau habis," katanya.

Adapun, dikatakannya, dalam hukum positif di Indonesia hanya ada tiga bentuk kekerasan seksual yang diatur oleh UU, yaitu perkosaan namun dengan batasan sempit.

"Batasan ini hanya menyangkut penetrasi kemaluan wanita dan pria. Jadi kalau pakai alat kontrasepsi, terjadi berkali-kali, dan kalau tidak ada unsur kekerasan fisik tidak bisa dijerat dengan aturan tersebut," katanya.

Selanjutnya adalah perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Menurut dia, pada jenis kasus tersebut Komnas Perempuan menemukan sekitar 15 bentuk tetapi ternyata di dalam UU hanya diatur mengenai perdagangan orang untuk tujuan seksual orang dan tidak spesifik perempuan.

"Yang ketiga adalah eksploitasi seksual, hanya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Jadi kalau korban bukan anak maka tidak bisa dijerat. Korban yang usianya sudah dewasa pakai UU mengenai pencabulan," katanya.

Ia berharap pengesahan RUU tersebut dapat menekan angka kasus kekerasan yang melibatkan perempuan.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, untuk jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sebanyak 350.472 kasus. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus.

"Kami berharap pengesahan ini tidak sampai tahun depan. Kami mendorong agar RUU ini disahkan di masa sidang yang sekarang, jangan menunggu setelah Pemilu," katanya.
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar