Solo (Antaranews Jateng) - Presiden Joko Widodo memastikan akan mengeluarkan urusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wacana kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
? "Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan karena saya alumni UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga," kata Presiden pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan saat ini mayoritas pengusaha di Indonesia bergerak di bidang UMKM. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM.
"Saat ini ada 62 juta unit UMKM yang ada di sini, ada 116 juta orang yang bekerja di sektor ini, artinya lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM," katanya.
Selanjutnya, dikatakannya, sektor UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60 persen. Melihat kondisi tersebut, tidak ada alasan pemerintah tidak berpihak pada UMKM.
"Kami juga sudah menurunkan bunga KUR (kredit usaha rakyat, red) dari 23 persen menjadi 7 persen. Pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Bagaimanapun juga Indonesia merupakan ladang subur bagi UMKM, kami ingin UMKM ini dimudahkan," katanya.
Ia juga memastikan belum ada keputusan apapun mengenai relaksasi DNI.
"Barang (dokumen, red) belum sampai ke istana, Perpres belum saya tanda tangani. Saya pastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Kalau Ketua Kadin sudah `ngomong`, siapa lagi yang mau saya dengarkan," katanya disambut riuh para peserta Rapimnas.
Sementara itu, pada sambutannya Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani meminta pemerintah mengkaji kembali wacana kebijakan relaksasi DNI yang berpotensi menggerus UMKM.?
"Kami saja tidak gampang memahami, apalagi masyarakat. Kami khawatirkan akan terbentuk persepsi yang bercampur," katanya.
Ia mengatakan akan sulit bagi pelaku UMKM untuk membedakan mana saja produk yang terkena kebijakan tersebut dan mana yang tidak.
"Misalnya membedakan sablon dengan printing, ini kan tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16 akan diatur mengenai relaksasi DNI, yaitu sejumlah bidang usaha yang modalnya diperdari investasi asing hingga 100 persen.?
Darmin mengatakan beberapa bidang usaha tersebut di antaranya adalah galeri seni sektor pariwisata, galeri pertunjukan seni sektor pariwisata, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang sektor perhubungan, dan jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo.
Berita Terkait
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Presiden Joko Widodo tinjau pengungsi banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 14:14 Wib
Presiden Jokowi tinjau banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 9:15 Wib
Gibran tetap berkantor setelah KPU tetapkan presiden-wakil presiden
Kamis, 21 Maret 2024 11:35 Wib
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib
Presiden Jokowi tandai pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar
Jumat, 8 Maret 2024 20:34 Wib
Presiden minta TNI-Polri amati perkembangan teknologi dalam perang
Rabu, 28 Februari 2024 12:59 Wib
Presiden Jokowi apresiasi reformasi internal Mahkamah Agung
Selasa, 20 Februari 2024 11:46 Wib