Kejaksaan langsung banding atas vonis politikus Golkar

id ambar fathonah

Kejaksaan langsung banding atas vonis politikus Golkar

Mantan Bupati Semarang Siti Ambar Fathonah usai menjalani sidang di PN Ungaran. (Foto: Dok./I.C.Senjaya)

Semarang (Antaranews Jateng) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang langsung menyatakan banding atas putusan lepas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Siti Ambar Fathonah, terdakwa kasus dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan pemberian sejumlah uang pada sebuah pergelaran wayang kulit.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan dalam penanganan kasus pidana pemilu yakni banding," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Raharjo Budi Kisnanto di Ungaran, Senin.

Menurut dia, terdapat ketidakkonsistenan hakim dalam memutus perkara ini. Ia menuturkan terdapat waktu tiga hari bagi penuntut untuk memasukkan memori banding.

Selanjutnya, kata dia, perkara tersebut akan diproses di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan harus diputus dalam waktu sepekan. "Putusan banding ini final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lanjutan lagi," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Ungaran melepaskan mantan Bupati Semarang Siti Ambar Fathonah dari segala pidana dalam kasus pelanggaran pemilu berkaitan dengan pemberian sejumlah uang pada sebuah pergelaran wayang kulit.

Putusan yang dijatuhkan Hakim Ketua Tri Retnaningsih berbeda dengan tuntutan jaksa yang meminta pengadilan menjatuhkan hukuman dua bulan penjara.

Jaksa menuntut politikus Partai Golkar tersebut dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama itu telah memenuhi unsur pelanggaran pidana.

Menurut dia, terdakwa mengenalkan diri sebagai calon anggota legislatif dan menyampaikan asal partainya dalam kegiatan wayangan yang digelar di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, pada 23 September 2018 itu.

Selain itu, penggagas acara wayangan yang merupakan bagian dari kegiatan sedekah dusun itu masuk dalam kategori peserta kampanye.

Namun, menurut hakim, meski unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi, perbuatan terdakwa bukan termasuk perbuatan pidana.

"Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan, namun terdakwa tidak bisa dipidana. Perbuatan terdakwa harus diselesaikan secara hukum administratif," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar