Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong optimalisasi jalan di jalur pantai selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Jika transportasi dan akomodasi di situ gampang, nyaman, aman, pasti otomatis pembangunan serta pertumbuhan ekonomi akan terjadi di situ sehingga kami mendorong percepatan untuk `pansela` yaitu jalur-jalur jalan yang ada di selatan Pulau Jawa," kata Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi di Semarang, Jumat.
Menurut dia, perbedaan kondisi antara jalur selatan dengan pantai utara Pulau Jawa sangat mencolok sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
Terkait dengan pembangunan bandara Daerah Istimewa Yogyakarta yang lokasinya dekat dengan perbatasan Jateng-DIY, Rukma meminta Pemprov Jateng mempersiapkan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor ekonomi.
"Perpindahan bandara DIY harus kita tangkap sebagai peluang dan mempersiapkannya secara matang, khususnya Pemprov Jateng dan kabupaten yang berbatasan langsung seperti Purworejo, Kebumen, Wonosobo, dan Magelang," ujarnya.
Rukma mengungkapkan kendala yang ada terkait dengan optimalisasi jalan di sepanjang jalur pantai selatan pulau Jawa yakni mengenai status jalan mulai perbatasan Provinsi DIY hingga masuk Provinsi Jateng sampai ke Kabupaten Cilacap.
"Kendalanya terkait dengan status jalan yakni nonstatus atau tidak ada yang bertanggung jawab terhadap jalan itu, dulu terakhir adalah pemerintah kabupaten, tapi kayaknya mereka kaitannya dengan beratnya anggaran yang harus ditanggung sehingga dilepas," katanya.
Kendati demikian, pelepasan tanggung jawab jalan di jalur pantai selatan juga tidak ada kejelasan hingga saat ini.
"Diserahkan dan kembalikan, tapi dikembalikan kepada siapa? sampai saat ini belum ada yang menerima, (pemerintah) provinsi gak, pusat juga gak," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap status dan tanggung jawab jalan di jalur selatan Jawa diambil alih pemerintah pusat seperti halnya jalur utara yang juga menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta berstatus jalan nasional.
Sama halnya jalur pantai utara, lanjut Rukma, maka jalur pantai selatan juga harus diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Saya kira pemerintah pusat kalau untuk membangun pantai selatan seperti pantura `no problem`, saya rasa sangat bisa," katanya.(ksm)
Berita Terkait
Jusuf Kalla tegaskan PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi banjir Demak
Rabu, 20 Maret 2024 20:38 Wib
Gibran tanggapi usulan Jokowi jadi ketua koalisi besar partai pendukung
Jumat, 15 Maret 2024 9:03 Wib
Satria Jateng dukung Sudaryono maju Pilkada Jateng
Senin, 11 Maret 2024 6:01 Wib
Ketua PWI Jateng ajak jurnalis Kudus jadi wartawan berakhlak
Sabtu, 9 Maret 2024 18:41 Wib
KH Abdul Ghofar Rozin terpilih sebagai Ketua PWNU Jateng
Rabu, 6 Maret 2024 14:23 Wib
KPU Jateng mulai rekapitulasi hasil pemilu tingkat provinsi
Rabu, 6 Maret 2024 11:15 Wib
Ketua IPW apresiasi aplikasi LIBAS milik Polrestabes Semarang
Senin, 4 Maret 2024 16:24 Wib
Dokter di Puskesmas Godong Grobogan terpilih jadi Ketua IDI Jawa Tengah
Senin, 4 Maret 2024 10:53 Wib