Bawaslu temukan pelanggaran pemasangan poster caleg dan capres

id bawaslu temukan,apk,caleg dan capres,melanggar

Bawaslu temukan pelanggaran pemasangan poster caleg dan capres

Ilustrasi - Seorang pengendara melintasi poster pasangan calon presiden yang terpasang di depan SMA 2 Bae, Kudus. (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kami juga menunggu diundang oleh caleg maupun parpol untuk menyosialiasikan aturan tersebut
Kudus (Antaranews Jateng) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus menemukan sejumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye dari sejumlah calon anggota legislatif maupun calon presiden yang melanggar aturan pemasangan sehingga harus diambil.
     
"Sebelumnya, pelanggaran pemasangan APK maupun bahan kampanye didominasi dari caleg, kemudian ditemukan pelanggaran pemasangan poster calon presiden nomor urut satu," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh. Wahibul Minan di Kudus, Rabu.
     
Untuk poster calon presiden nomor urut satu, ditemukan di depan sekolah serta tempat ibadah baik poster yang hanya ada gambar Jokowi maupun bersama pasanganannya, sedangkan caleg ada yang melanggar zona pemasangan serta ukuran.
     
Jumlah pelanggaran yang terjadi, katanya, masih dalam pendataan oleh jajaran Bawaslu Kudus.
     
Pemantauan terhadap APK maupun bahan kampanye yang melanggar, katanya, masih terus berlangsung guna memastikan tidak ada pelanggaran setelah sebelumnya jajarannya mengambil poster capres maupun APK dari caleg yang melanggar.
     
Pendataan sebelumnya, tercatat 300 pelanggaran, pelanggaran APK tercatat 18 baliho, satu umbul-umbul, dan 23 spanduk, sedangkan bahan kampanye terdapat bilboard ada satu, poster mencapai 168 buah, stiker sebanyak 68 stiker dan bendera sebanyak 21 bendera.
     
"Kami berharap peran serta masyarakat untuk ikut mengawasinya. Jika ada yang diduga melanggar silakan dilaporkan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
     
Sebelumnya, Bawaslu Kudus bersama tim gabungan juga melepaskan stiker "branding" caleg yang terpasang di angkutan kota.
     
Ia memastikan masih ada angkot yang belum dilepaskan stiker "branding" tersebut, mengingat aktivitas mereka memang "mobile" setiap harinya sehingga memungkinkan ada angkot yang terlewatkan karena menjumpai seluruhnya memang tidak mudah.
     
Apalagi, lanjut dia, angkot yang dipasangi "branding" stiker caleg tidak hanya satu jalur, melainkan banyak jalur sehingga membutuhkan waktu.
     
Agar tidak ada lagi pelanggaran APK, dia berharap, caleg, parpol maupun tim pemenangan capres memahami aturan pemasangan APK maupun bahan kampanye.
     
"Kami juga menunggu diundang oleh caleg maupun parpol untuk menyosialiasikan aturan tersebut. Termasuk aturan soal pemasangan iklan di media cetak karena sanksinya bisa dipidana," ujarnya.
     
Berdasarkan pantauan di lapangan, pemasangan poster capres memang ada yang dipasang tepat di depan lembaga pendidikan, seperti di depan SD maupun SMA serta di dekat tempat ibadah yang jaraknya kurang dari 10 meter serta ada caleg yang melanggar zona pemasangan karena dipasang di jalan utama Kota Kudus.
     
Untuk zona rapat umum kampanye Pemilu 2019 terdapat 20 lapangan yang diperbolehkan, sedangkan zona pemasangan alat peraga kampanye di sembilan kecamatan diperbolehkan, terkecuali tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.
     
Lokasi yang dilarang, yakni di ruas-ruas dan trotoar jalan, taman, serta kawasan Simpang Tujuh, kantor pemerintah desa dan halamannya, menara telekomunikasi, serta di jembatan sungai dan jembatan penyeberangan.
     
Untuk jarak pemasangan APK dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan paling sedikit berjarak 10 meter.

 
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar