Pemkab Kudus minta Pemerintah Pusat normalisasi Embung Ngemplak

id pemerintah pusat, diharapkan bantu,menormalisasi embung ngemplak,kudus

Pemkab Kudus minta Pemerintah Pusat normalisasi Embung Ngemplak

Bupati Kudus Muhammad Tamzil saat meninjau Embung Ngemplak bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno di Kudus, Selasa (16/10). (Foto: Dok. Humas Pemkab Kudus)

 Kudus (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, minta Pemerintah Pusat menormalisasi Embung Ngemplak serta sungai yang ada di Kecamatan Undaan karena bisa mengurangi dampak banjir yang biasa dialami beberapa desa di daerah setempat.

"Jika Embung Ngemplak dan sungai setempat dinormalisasi, saat musim hujan dampak banjir yang biasa dialami warga Desa Ngemplak, Larikrejo dan Karangrowo bisa teratasi," kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil saat meninjau Embung Ngemplak bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno di Kudus, Selasa.

Untuk itu, kata dia, di wilayah setempat perlu disediakan satu unit escavator  yang bisa digunakan bergantian untuk melakukan normalisasi Embung Ngemplak dan sungai disekitarnya.

  Ia optimistis ketika tersedia escavator bisa membantu karena nantinya digunakan secara bergiliran untuk pengerukan sedimentasi embung maupun sungai setempat.

"Kami akan berangkat ke Jakarta guna menemui Kementerian PUPR untuk meminta bantuan dalam penuntasan permasalahan tersebut," ujarnya.

Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus diminta segera membuat surat kepada kementerian terkait.

Kepala Desa Ngemplak Sutrisno menyambut baik adanya tindakan nyata dari Bupati Kudus Muhammad Tamzil. 

"Kami hanya mengingikan Embung Ngemplak tidak meluap dan dapat mengairi sawah ketika musim tanam tiba," ujarnya.

 Setidaknya, lanjut dia, ketika ada normalisasi sungai serta embung, air yang tersedia ketika musim tanam bisa digunakan untuk mengairi areal persawahan seluas 420 hektare.

Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno mengungkapkan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna penanganan lebih lanjut. 

 "Nantinya akan dibuatkan studi terlebih dahulu, kemudian akan dikoordinasikan bersama Menteri PUPR," ujarnya. 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar