Nelayan protes pembuangan limbah oleh PLTU Batang

id HNSI Batang, PLTU

Nelayan protes pembuangan limbah oleh PLTU Batang

Puluhan nelayan yang tergabung pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batang, berfoto bersama dengan Bupati Batang Wihaji usai memprotes pembuangan sisa limbah pembangunan PLTU Batang, Selasa (10/7). (Fot:o Kutnadi)

Batang (Antaranews Jateng) - Puluhan nelayan asal Roban, Celong, dan Siklayu yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa  ke Pemerintah Kabupaten Batang, memprotes sisa pembuangan limbah pengerukan (dredging) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Selasa.

Ketua HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pembuangan sisa limbah pengerukan oleh pembangunan PLTU ini telah merusak alat tangkap ikan nelayan sehingga hal itu harus dihentikan.

"Kami berharap Pemkab mengambil langkah-langkah konkret agar permasalahan yang menjadi keresahaan nelayan cepat ditindak lanjuti karena hal itu sangat menggangu dan merugikan nelayan," katanya.

HNSI, kata dia, pembuangan sisa limbah dari pembangunan PLTU Batang diduga menyalahi  prosedur karena seharusnya limbah itu dibuang sejauh 12 mil dari bibir pantai. 

"Pembuangan limbah drijing pembangunan PLTU tidak sesuai dengan peraturan yang ada yang berakibat limbah lumpur pasir merusak ratusan alat tangkap ikan nelayan. Oleh karena hal itu meresahkan dan berimplikasi langsung terhadap kepentingan para nelayan," katanya.

Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi apa yang menjadi keluhan para nelayan karena sebelum ada pembuangan sisa limbah dredging, aktivitas para nelayan mencari ikan di laut tidak ada kendala atau hal yang merugikan mereka.

"Kami meminta pembuangan sisa limbah harus ada rambu-rambu. Nelayan sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik sehingga kami berharap Bupati Batang menegur pada pelaksana pembangunan proyek tersebut," katanya.

Bupati Batang Wihaji mengatakan pemerintah daerah akan menindakaklanjuti apa yang menjadi keluhan para nelayan karena apabila memang diduga menyalahi aturan analisi dampak lingkungan (amdal) itu.

"Kami akan secepatnya memanggil pimpinan PLTU untuk menjelaskan apa yang dikeluhkan oleh para nelayan. Pemerintah akan berdiri di atas aturan karena kita memiliki tim pengawalan amdal yang setiap enam bulan sekali ada evaluasi," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar