Antisipasi gizi buruk, puskesmas diminta deteksi dini melalui KPSP

id gizi buruk,bupati batang,wihaji

Antisipasi gizi buruk, puskesmas diminta deteksi dini melalui KPSP

Ilustrasi - Penderita gizi buruk (ANTARA FOTO/Lucky R)

Batang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah minta pada kepala pusat kesehatan masyarakat dan bidan desa mengantisipasi terjadinya gizi buruk pada bayi dengan melakukan deteksi dini melalui cara kuesioner pra-skrining perkembangan (KPSP).

Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, mengatakan bahwa berdasar ilmu kedokteran bayi lahir "stunting" atau gizi buruk bisa dideteksi dini melalui KPSP yang dilakukan oleh puskesmas atau bidan desa secara optimal.

"Melalui cara KPSP itu maka terjadinya bayi gizi buruk dapat diminimalkan sehingga puskesmas atau bidan desa harus proaktif . Selain itu, ibu hamil juga perlu mengonsumsi asupan gizi yang layak hingga anak lahir dan berusia 18 bulan," katanya.

Pada dasarnya, katanya, kelangsungan hidup dan kesehatan bayi atau anak tidak dapat dipisahkan dengani kondisi kesehatan ibu sendiri sehingga kepala puskesmas dan bidan desa harus mendata ibu hamil agar tidak kekurangan asupan gizi dan secara berkelanjutan melakukan pemeriksaan kesehatannya.

"Fakta yang kami lihat masih banyak anak `stunting` atau bayi gizi buruk. Oleh karena, kami berharap Dinas Kesehatan, puskesmas, dan bidan desa mendata berapa banyak bayi yang mengalami `stunting` agar pemkab lebih cepat menanganinya kasus itu," katanya.

Ia mengatakan pemkab telah memiliki program bantuan operasional kesehatan (BOK) sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi.

"Oleh karena, melalui program BOK dari pusat itu diharapkan para petugas puskesmas lebih proaktif pada masyarakat untuk membantu mereka membutuhkan pertolongan. Kita memiliki misi dan visi yaitu meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hidayah Basbhet mengatakan penyaluran dana BOK agar puskesmas melakukan kegiatan preventif dan promotif untuk pencegahan dan promosi kesehatan pada masyarakat.

"Adapun anggaran BOK mencapai Rp11 miliar yang langsung dialokasikan pada rekening masing puskemas dengan besaran nilai yang berbeda-beda," katanya.

Ia menambahkan sejak Januari 2018 angka kematian pada ibu hamil sudah mencapai enam orang, sedangkan per April 42 bayi meninggal sehingga hal itu perlu penanganan ekstra.

 
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar