Kudus, ANTARA JATENG - Masyarakat yang makin hidup sejahtera seharusnya berani menolak praktik politik uang sehingga terwujud pemilihan umum yang bersih dan berintegritas, kata pakar politik Universitas Diponegoro Semarang Muhamad Yulianto.
"Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, tentunya sejumlah pihak juga harus terlibat untuk memperkuat kualitas pemilu," ujarnya saat menjadi pembicara pada acara sosialisasi regulasi penyelenggara Pemilihan Umum 2019 di Hotel Poroliman Kudus, Senin.
Ia mengemukakan keharusan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan bekerja secara profesional, berkompeten, independen, dan taat asas.
Para politikus yang terlibat dalam pesta demokrasi juga harus berintegritas, berkompeten, profesional, dan berkomitmen dalam tugasnya.
Ia mengemukakan dinamika proses politik juga taat regulasi, kondusif, dan demokratis menerima putusan politik, serta adanya dukungan pemilih yang semakin partisipatif, dewasa, dan kritis terhadap politik dan demokrasi.
Ia mengatakan tugas partai politik untuk memunculkan politikus yang terbaik/
Apalagi, lanjut Muhamad Yulianto yang juga Direktur Lembaga Penelitian Suara Indonesia (LPSI) Semarang itu, parpol juga memiliki tanggung jawab politik, sehingga mereka harus menunjukkan perilaku dan kebijakan sesuai dengan tuntutan masyarakat luas.
"Kalaupun saat ini sedang terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap parpol akibat perilaku politisi yang tidak sesuai harapan, disebabkan karena macetnya fungsi ideal parpol, seperti agregasi, sosialisasi, rekrutmen pemimpin pendidikan, serta kanalisasi aspirasi," ujarnya.
Penyebab lainnya, yakni karena runtuhnya etika moral dalam berpolitik serta macetnya komunikasi politik dengan konstituen.
Ia mengemukakan pentingnya menekan biaya pemilu yang harus dikeluarkan calon, sedangkan tanggung jawab parpol harus dipenuhi secara maksimal.
"Siapkan figur calon terbaik, terutama yang memiliki kepedulian terhadap rakyat, memiliki sikap jujur dalam kondisi apapun, tidak berperilaku korup selama mengemban jabatan publik, taat beragama, profesional serta berwibawa," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu tantangan Pemilu 2019, berupa gejala meningkatnya golongan putih karena faktor teknis maupun sikap kecewa terhadap paprol dan perilaku politikus saat ini.
Tantangan lainnya, yakni meningkatnya kecerdasan dan sikap kritis masyarakat dan partisipasi individu yang tergantung pada apa yang dirasakan dari perhelatan politik yang diikutinya, terutama perbaikan masa depan.
"Berdasarkan hasil penelitian LPSI tahun 2016, pemilih semakin otonom dan individualistik, sehingga pendekatannya semakin kompleks," ujarnya.
Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka mengatakan potensi pelanggaran dalam pemilu mendatang, salah satunya terkait dengan praktik politik uang.
Pelanggaran lainnya, yakni terkait dengan kampanye hitam, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal.
Berita Terkait
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Tokoh muda ramaikan bursa Pilkada Jateng, Sudaryono berpeluang
Rabu, 6 Maret 2024 14:58 Wib
Bawaslu waspadai politik uang saat pemilu susulan di Demak
Sabtu, 17 Februari 2024 10:24 Wib
Terjadi dugaan pelanggaran pemilu di Jateng, Bawaslu dalami laporan
Sabtu, 17 Februari 2024 5:42 Wib
Menteri Agama sebut perbedaan pilihan politik tak perlu lagi diperdebatkan
Rabu, 14 Februari 2024 13:49 Wib
Komisioner Bawaslu Jateng: Politik uang tidak hanya berwujud amplop
Sabtu, 10 Februari 2024 7:56 Wib
'Aisyiyah UMP kaji pemberdayaan perempuan melalui ilmu politik
Jumat, 9 Februari 2024 15:00 Wib
Undip sebut aksi pernyataan sikap tidak mewakili institusi
Rabu, 7 Februari 2024 16:13 Wib