Jambi, ANTARA JATENG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta semua
kepala daerah mulai dari gubernur, walikota dan bupati mendesak kepala
dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) segera menyelesaiakan
semua perekaman kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (KTP-el).
"Posisi sekarang baru 94 persen, akhir tahun ini harus selesai 100
persen," katanya, usai membuka Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera, di Jambo, Senin.
Ia mengemukakan masih banyak sekali daerah yang belum menyelesaikan perekaman KTP-el, termasuk di Jambi.
Jika
ada kepala Dukcapil belum menyelesaikan target perekaman 100 persen
hingga akhir tahun, Tjahjo menyarankan agar kepala daerah setempat
mengganti dan memecat pejabat tersebut.
"Soal e-KTP ini tanggung jawab saya. Dulu sewaktu saya baru menjadi
menteri, progresnya baru 31 persen, saya genjot dan targetkan akhir
tahun ini bisa selesai 100 persen," katanya.
Selain itu, Tjahjo juga meminta masyarakat proaktif melakukan perekaman di tempat-tempat yang disediakan pemerintah.
Berkaitan
dengan banyaknya alat perekam KTP-el yang rusak, ia menegaskan bahwa
persoalan itu sudah diatasi, ada yang sudah diganti dan sebagian ada
yang cukup diperbaiki.
"Dari 12.000 unit alat perekam, yang rusak itu ada sekitar 19,3
persen. Yang rusak berat diganti baru dan yang rusak ringan diperbaiki,"
demikian Tjahjo Kumolo.
Berita Terkait
Pj. Wali Kota Tegal ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Mendagri
Senin, 22 April 2024 15:34 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Staf Khusus Mendagri dikukuhkan jadi guru besar Unissula
Rabu, 7 Februari 2024 16:54 Wib
Tito Karnavian minta kada pastikan layanan kesehatan tak terganggu aksi damai
Senin, 8 Mei 2023 8:58 Wib
Semarang raih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah
Minggu, 30 April 2023 7:36 Wib
Mendagri terbitkan intruksi memperpanjang PPKM wilayah Jawa-Bali antisipasi Omicron
Selasa, 8 Februari 2022 9:11 Wib
Mendagri terbitkan instruksi perpanjangan PPKM wilayah Jawa-Bali
Selasa, 25 Januari 2022 8:32 Wib
Mendagri: Daerah jangan bergantung transfer dari pusat
Kamis, 6 Januari 2022 14:44 Wib