Jakarta, ANTARA JATENG - Seorang konsultan hukum asal Papua Decy Violent
Riwu mengharapkan Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti dugaan tindak
pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan pesawat Grand Caribou
senilai Rp116 miliar pada 2015 di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
"Kami berharap Kejaksaan Agung segera melanjutkan proses penyidikan
terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat tersebut. Kami ingin
tahu dimana kendalanya dan kenapa sampai berlarut-larut proses
hukumnya," kata Decy kepada pers di Jakarta, Selasa.
Terkait kasus tersebut, Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua
(FMPP-Papua) dalam beberapa kesempatan juga mempertanyakan proses hukum
penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou itu.
Penanganan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus)
Kejaksaan Agung sudah pada tahap penyidikan dan saksi-saksi sudah
diperiksa, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangkanya.
Menurut Decy, masyarakat Papua pada umumnya dan warga Kabupaten
Puncak Papua khususnya terus mengikuti dan mempertanyakan perkembangan
proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut.
"Demi tegaknya keadilan, kami menunggu langkah sigap Kejaksaan Agung
dalam menangani kasus dugaan korupsi pembelian pesawat yang merugikan
keuangan negara itu. Kami percaya Kejaksaan Agung bisa menangani kasus
ini dengan baik," kata konsultan hukum dan pengusaha asal Papua itu.
Sebelumnya, Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua)
dalam laporan kepada Kejaksaan Agung pada September 2016 menyebutkan,
pengadaan pesawat Grand Caribou menghabiskan dana sebanyak Rp116 miliar,
bahkan dengan biaya lain-lainnya mencapai Rp146 miliar.
Dana untuk pembelian pesawat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten
Puncak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015 dan sudah dibayarkan 100 persen.
Pesawat Grand Caribou itu jatuh pada 31 Oktober 2016 di daerah
Mimika Papua, padahal belum genap sebulan beroperasi. Pesawat produksi
tahun 1960 itu dibuat oleh pabrikan Viking Air Limited (De Havilland)
di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc. (Penta Inc).
Reka ulang pesawat dilakukan dengan mengganti mesin dan beberapa
komponen lainnya sebelum dijual kembali kepada pihak swasta rekanan
Pemerintah Daerah Puncak Papua yang memenangkan proyek pengadaan
senilai Rp116 miliar.
Berita Terkait
Kejagung jadwalkan periksa Sandra Dewi sebagai saksi korupsi timah
Kamis, 4 April 2024 8:56 Wib
Kejagung buru aset terpidana korupsi Benny Tjokro di Solo dan Sukoharjo
Kamis, 27 Juli 2023 16:20 Wib
Kejagung periksa pengacara terdakwa kasus BTS 4G Kominfo
Kamis, 13 Juli 2023 8:47 Wib
Pakar hukum: Percayai Kejagung untuk tangani perkara korupsi BTS di Kominfo
Senin, 14 November 2022 18:43 Wib
Akademisi Unsoed apresiasi gebrakan Kejagung tangani minyak goreng
Rabu, 6 April 2022 12:31 Wib
Jaksa Agung: Pegawai kejaksaan jangan terlibat proyek
Rabu, 9 Maret 2022 22:23 Wib
Eks Menkoimnfo diperiksa Kejagung terkait korupsi Satelit Kemhan
Jumat, 11 Februari 2022 19:35 Wib
Pengusaha yang ditangkap bersama seorang jaksa dibebaskan
Rabu, 22 Desember 2021 17:57 Wib