Peklongan, ANTARA JATENG - Ratusan awak angkutan umum yang tergabung pada Forum Komunikasi Awak Angkutan Pekalongan (FKAAP) dan pengemudi becak Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, menuntut pembubaran ojek atau angkutan berbasis daring di kota itu.
Unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan awak angkutan umum, sopir taksi, dan pengemudi becak itu, mereka secara tertib memarkirkan kendaraannya di kompleks depan gedung DPRD dan Pemkot Peklongan.
Pada aksi tersebut, pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan, antara lain "Bubarkan Go-Jek, Grab, dan Transportasi Berbasis Online", Bubarkan Kantor Go-Jek Ilegal", dan FKAAD Pekalongan Menolak Angkutan Online".
Perwakilan Forum Angkutan Umum Kota Pekalongan Makmuri mengatakan keberadaan ojek daring yang sudah berlangsung di Kota Pekalongan selama sekitar dua bulan terakhir ini telah mengakibatkan pendapatan para awak angkutan umum, taksi, dan pengemudi becak turun drastis.
Selama ini, kata dia, para awak angkutan umum beroperasi secera resmi yaitu membayar pajak kendaraan, KIR, dan trayek sedang ojek daring tidak terbebani dengan biaya tersebut.
"Jujur saja, kami merasa dirugikan. Oleh karena itu, kami minta ojek maupun grab dibubarkan atau dilarang beroperasi di Kota Pekalongan," katanya.
Menurut dia, sebelum beroperasinya Go-Jek dan grab, para awak angkutan umum mampu mendapatkan pendatan Rp100 ribu per hari, yaitu Rp50 ribu untuk disetorkan pada majikan dan Rp50 ribu untuk pendapatan sopir.
"Akan tetapi, setelah adanya angkutan daring ini, kami kesulitan menutup setoran, apalagi untuk pendapatan pribadinya. Yang jelas keberadaan angkutan atau tranportasi daring ini telah mematikan keberadaan angkutan umum yang resmi," katanya.
Perwakilan pengemudi becak, Amat Tasuri mengatakan dengan adanya Go-Jek dan grab, para pengemudi becak sepi penumpang.
"Bisa dikatakan keberadaan Go-Jek sudah mematikan pendapatan para pengemudi becak. Masyarakat lebih memilih angkutan Go-Jek karena lebih efektif dan murah," katanya.
Ia mengatakan para awak angkutan umum sudah dua kali melakukan unjuk rasa tetapi hingga kini belum mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan.
"Kami berharap unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari ini (Senin), para anggota DPRD merespons tuntutan awak angkutan umum, termasuk becak, dan taksi," katanya.
Berita Terkait
Terminal Tirtonadi pastikan PO dapat layani seluruh penumpang
Selasa, 16 April 2024 8:52 Wib
KAI Daop 6 cek jalur kereta jamin keandalan
Senin, 15 April 2024 23:00 Wib
KAI Daop 6 amankan puluhan barang penumpang yang tertinggal
Minggu, 14 April 2024 6:09 Wib
KAI Purwokerto siagakan 68 petugas ekstra selama angkutan Lebaran 2024
Jumat, 5 April 2024 13:50 Wib
Rel Tawang-Alastua dinaikkan antisipasi banjir saat angkutan Lebaran
Jumat, 5 April 2024 12:29 Wib
Dishub Kudus pastikan angkutan milir Lebaran memadai
Kamis, 4 April 2024 15:33 Wib
Kesehatan sopir angkutan Lebaran di Pekalongan diperiksa
Rabu, 3 April 2024 19:21 Wib
Dinhub Banyumas ingatkan pembatasan operasional angkutan barang
Rabu, 3 April 2024 9:46 Wib