Semarang, ANTARA JATENG - Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta Kementerian Sosial untuk melibatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH).
"Dilibatkan itu bukan hanya ketika mau pelaksanaan program. Tetapi, di pendataannya juga. Sebab, pemda kan yang pastinya lebih tahu kondisi masyarakat di daerahnya," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkan perempuan yang akrab disapa Ita tersebut di sela kegiatan reses dan kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara di Kecamatan Candisari, Semarang.
Ita mengakui selama ini Kemensos menggunakan data tersendiri yang didapatkan dari pendamping PKH yang berbeda dengan data yang dimiliki pemda maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami dari pemda pun punya data di luar yang dimiliki BPS. Artinya, warga-warga yang rawan miskin jangan sampai tidak tercover. Makanya, data yang dimiliki bisa saja berbeda," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Kemensos untuk berkoordinasi dengan pemda dalam penggunaan data untuk program PKH agar jangan sampai ada warga yang miskin sampai tidak tercover program itu.
"Ya, kami terus mencoba berkoordinasi. Dari Dinsos Kota Semarang selalu mengecek data Kemensos. Ada tidak warga di Kota Semarang yang termasuk miskin tetapi tidak masuk PKH," katanya.
Selain itu, Ita berharap keberadaan e--warung yang saat ini sudah ada di satu kecamatan, yakni Mijen untuk ditambah lagi setidaknya satu "e-warung" di masing-masing kecamatan sebagai bagian program PKH.
"Kami masih ngecek ini, apakah PKH berhenti atau bagaimana. Seperti `e-warung` kan kemarin sudah ada satu. Lha ini mau ditambah lagi atau bagaimana. Dulu kan mau satu kecamatan satu `e-warung`," pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Juliari P Batubara meminta Kemensos harus mencocokkan data dulu sebelum mengeksekusi program agar tidak ada yang terlewat dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Semuanya kan berkepentingan, pemda juga punya kepentingan untuk menyejahterakan warganya. Ya, masalah data saja, tinggal dikoordinasikan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Yang jelas, kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, koordinasi diperlukan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Berita Terkait
Drainase Flyover Madukoro dibenahi atasi banjir Puri Anjasmoro
Selasa, 26 Maret 2024 8:23 Wib
Aktivitas warga Kota Semarang kembali normal pascabanjir
Kamis, 21 Maret 2024 8:54 Wib
Pemkot Semarang pastikan bantuan makanan korban banjir bergizi
Minggu, 17 Maret 2024 6:43 Wib
158.137 warga Semarang terkena dampak banjir
Jumat, 15 Maret 2024 23:16 Wib
Banjir Semarang mulai surut, Wali Kota Semarang imbau warga tetap siaga
Jumat, 15 Maret 2024 23:14 Wib
Pemkot Semarang jamin stok beras aman hingga tiga bulan ke depan
Kamis, 7 Maret 2024 20:13 Wib
Wali Kota terima taruna Akpol sebagai bagian warga Kota Semarang
Senin, 26 Februari 2024 12:32 Wib
Raffi Ahmad tertarik kembangkan bisnis di Semarang
Senin, 26 Februari 2024 12:22 Wib