Solo, ANTARA JATENG - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Tjahjo Kumolo menyatakan semua orang berhak menjadi peserta pilkada
selama memenuhi persyaratan.
"Baik itu pejabat tinggi atau wartawan semua berhak sepanjang
memenuhi persyaratan. Diusung partai politik atau bukan," katanya di
Solo, Kamis.
Disinggung mengenai adanya menteri yang berminat mengikuti pilkada,
dikatakannya, hal tersebut tidak menyalahi aturan.
"Sah sah saja, tinggal kalau dia oke, cukup dukungan, tinggal
mengajukan ke presiden.
Bagaimana pertimbangan presiden, kan presiden
tidak bisa oh, kamu `nggak` boleh," katanya.
Ia mengatakan meski menteri adalah pembantu presiden, tetapi
presiden tidak bisa mencegah keinginan menteri untuk mengikuti pilkada.
Sementara itu, mengenai kemungkinan Menteri Sosial Republik
Indonesia Khofifah Indar Parawansa maju ke Pilkada Jawa Timur dengan
diusung oleh PDIP, Tjahjo enggan memberikan jawaban lugas.
"Jangan tanya saya, tanya bu Khofifah," katanya.
Sebelumnya, Mensos Khofifah banyak mendapat dukungan untuk maju di
Pilgub Jatim 2018.
Meski belum secara resmi menyatakan benar-benar akan maju, Khofifah
menyebut akan mundur dari posisi menteri apabila dia resmi mendaftar
sebagai cagub ke KPUD Jawa Timur.
Berita Terkait
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Staf Khusus Mendagri dikukuhkan jadi guru besar Unissula
Rabu, 7 Februari 2024 16:54 Wib
Tito Karnavian minta kada pastikan layanan kesehatan tak terganggu aksi damai
Senin, 8 Mei 2023 8:58 Wib
Semarang raih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah
Minggu, 30 April 2023 7:36 Wib
Mendagri terbitkan intruksi memperpanjang PPKM wilayah Jawa-Bali antisipasi Omicron
Selasa, 8 Februari 2022 9:11 Wib
Mendagri terbitkan instruksi perpanjangan PPKM wilayah Jawa-Bali
Selasa, 25 Januari 2022 8:32 Wib
Mendagri: Daerah jangan bergantung transfer dari pusat
Kamis, 6 Januari 2022 14:44 Wib
Mendagri larang pawai hingga pesta kembang api
Senin, 27 Desember 2021 16:24 Wib