Jakarta, ANTARA JATENG - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat
(USAID) dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
mengumumkan kemitraan baru untuk kerja sama dalam memerangi penangkapan
ikan secara ilegal dan tidak berkelanjutan di Indonesia.
Kemitraan di bidang perikanan dan maritim (Oceans and Fisheries
Partnership) itu bertujuan untuk menurunkan angka penangkapan ikan
secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti peraturan (IUU
fishing), seperti disampaikan dalam keterangan pers USAID yang diterima
di Jakarta, Selasa.
Melalui kemitraan tersebut, USAID dan MDPI akan mengembangkan sistem
yang inovatif untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan dan
melestarikan keanekaragaman hayati laut, dengan lokasi uji coba di
Bitung, Indonesia.
Inovasi yang menggunakan sistem elektronik baru untuk dokumentasi
dan penelusuran (CDT) hasil tangkap ikan akan membantu para nelayan
besar dan kecil untuk mempromosikan rantai pasokan makanan laut yang
adil dan mematuhi etika, serta memenuhi standar impor di tingkat kawasan
maupun internasional.
"Produk makanan laut yang bisa dilacak asal-usulnya dan menerapkan
praktik perikanan berkelanjutan semakin diminati oleh konsumen di pasar
internasional dan merupakan prioritas Pemerintah AS," kata Todd
Sorenson, Deputi Direktur Misi Pembangunan Regional USAID untuk wilayah
Asia.
Sorenson mengatakan kemitraan tersebut juga penting bagi upaya
mencegah dampak bahaya penangkapan ikan ilegal yang mengancam ekosistem
berharga yang menjadi andalan persediaan makanan internasional dan
perikanan lokal.
Indonesia, dengan daerah penangkapan ikan paling beragam dan kaya di
dunia, merupakan pengekspor utama produk tuna di dunia. Pada 2015,
Indonesia memanen lebih dari 1,3 juta ton tuna atau hampir 25 persen
dari total tangkapan tuna di seluruh dunia.
Untuk itu, USAID Oceans dan MDPI dalam kemitraan barunya akan berfokus pada rantai pasokan tuna dan perikanan yang penting.
Sistem CDT akan membantu mengumpulkan dan melakukan validasi data
utama produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakannya, dari tempat
penangkapan hingga sampai ke konsumen akhir.
Pada akhirnya, upaya itu akan membantu Pemerintah Indonesia memenuhi
standar rantai pasokan yang etis dan adil serta menurunkan penangkapan
ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai kelompok pemerhati
lingkungan memperkirakan bahwa penangkapan ikan ilegal telah merugikan
Indonesia hingga miliaran dolar AS.