Jakarta, ANTARA JATENG - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan upaya penggunaan hak angket
terhadap kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik saat ini statusnya
"hidup-mati" lantaran seluruh fraksi belum satu suara.
"Di DPR sendiri hak angket sekarang statusnya on-off. Fraksi yang 'on'
itu ingin meneruskan dalam kerangka memperbaiki tata kelola KPK, bukan
untuk rekomendasi revisi UU KPK untuk melemahkan KPK. Sedangkan yang 'off'
itu mempertimbangkan citra partai, karena ada elemen masyarakat yang
menolak," kata Arsul Sani dalam diskusi mengenai kasus KTP-e di Jakarta,
Selasa.
Arsul mengatakan Kamis mendatang seluruh pimpinan fraksi akan
berbicara soal penggunaan hak angket mengenai perkara KTP elektronik.
Dia menyadari pengusulan penggunaan hak angket mendapat
penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, dan menyatakan bahwa
penolakan itu harus dihormati.
Arsul menyatakan "Partai Persatuan Pembangunan sejak awal
berniat memperbaiki tata kelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" dan
"hak angket hanya lah salah satu instrumen untuk perbaikan tersebut".
Jika penggunaan hak angket dianggap tidak pas oleh fraksi partai
lain, ia mengatakan, maka Partai Persatuan Pembangunan siap menggunakan
instrumen lain seperti pembentukan panitia kerja.
Usul penggunaan hak angket terkait perkara korupsi dalam
pengadaan KTP elektronik, yang menyeret nama beberapa anggota DPR,
muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK pada 19 April.
Anggota
DPR mengajukan usul itu setelah memprotes KPK setelah dalam sidang
kasus korupsi KTP elektronik penyidiknya menyebut mantan anggota Komisi
II DPR Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi
III terkait perkara KTP-e.
Berita Terkait
KPU Temanggung-Jateng buka seleksi anggota PPK Pilkada 2024
Senin, 22 April 2024 16:02 Wib
Pendaftaran calon anggota KPID Jateng dibuka
Jumat, 19 April 2024 19:42 Wib
Anggota DPD RI ingin pembangunan di jalur selatan jadi prioritas
Kamis, 18 April 2024 21:30 Wib
Inilah jumlah anggota PPK yang dibutuhkan untuk Pilkada 2024
Kamis, 18 April 2024 20:22 Wib
KPU Cilacap segera rekrut calon anggota PPK-PPS Pilkada 2024
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Anggota Polresta Surakarta himpun zakat fitrah tiga ton beras
Rabu, 3 April 2024 18:49 Wib
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Polisi amankan 19 anggota geng motor yang konvoi di Semarang
Senin, 1 April 2024 8:17 Wib