Dar Es Salaam, ANTARA JATENG - Presiden Tanzania John Magufuli pada Jumat
memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat
karena memiliki ijazah sekolah maupun perguruan tinggi palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah
memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan
antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi
perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian
dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan
pemerintahan yang tidak berdaya guna sebagai hambatan utama investasi di
Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu
dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun
lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung"
dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru
sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu,"
kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di
kalangan pegawai negeri.
Pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling
(sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang
sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara, ujarnya.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari 260 juta dolar AS untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania
memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan
mempermalukan" para pelaku pelanggaran dengan mengeluarkan daftar
seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran, red) ini menduduki posisi di
pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi ... mereka merampok kita
seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Magufuli mengatakan hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan
akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang.
Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan
akademis yang lengkap, demikian Reuters melaporkan.
Berita Terkait
Wali Kota Semarang lantik 591 PPPK
Kamis, 28 Maret 2024 8:51 Wib
BPJAMSOSTEK fasilitasi pekerja di Sukoharjo dapat tangan palsu robotik
Selasa, 26 Maret 2024 9:01 Wib
Menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp153,9 juta berujung di pengadilan
Senin, 25 Maret 2024 10:53 Wib
Pendaftaran siswa SMK gratis Jateng tinggal 10 hari
Sabtu, 23 Maret 2024 6:41 Wib
Jaksa minta Hakim PN Purwokerto menahan oknum advokat
Rabu, 20 Maret 2024 21:15 Wib
63 ASN Kemenkumham Jateng ikuti seleksi Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
Rabu, 20 Maret 2024 11:58 Wib
BI minimalisasi peredaran uang palsu
Rabu, 20 Maret 2024 6:50 Wib
PLN Icon Plus perkuat kerja sama dengan Politeknik Negeri Cilacap
Jumat, 15 Maret 2024 11:00 Wib