Penerapan GNNT Terkendala Infrastruktur Telekomunikasi
Semarang, Antara Jateng - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menyatakan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi kendala pelaksanaan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
"Kendalanya di infrastruktur, karena seperti ini kan menggunakan 'electronic data capture' (EDC) atau mesin untuk gesek kartu, tentunya memerlukan sinyal telekomunikasi yang kuat," kata Kepala BI Kanwil Jawa Tengah Iskandar Simorangkir di Semarang, Kamis.
Menurut dia, jika sinyal telekomunikasi lemah, permasalahannya adalah mesin bisa mati saat melakukan transaksi. Selanjutnya, transaksi bisa hilang.
"Itu mungkin hambatan utama untuk Jawa Tengah. Meski demikian, kami yakin dengan berkembangnya perusahaan telekomunikasi, masalah seperti ini dapat dihindari," katanya.
Mengenai upaya pengembangan sistem, Iskandar mengatakan hal itu merupakan kewenangan perusahaan telekomunikasi.
"Dalam hal ini kami tidak terlibat di dalamnya tetapi kami mendorong ke arah sana karena Kementerian Komunikasi dan Informasi kan sudah mengembangkan telekomunikasi, ada juga internet masuk desa," katanya.
Dikatakan, kedua program tersebut yaitu GNNT dan internet masuk desa ke depan bisa disinergikan.
Senada, Kepala Divisi Sistem Pembayaran BI Kanwil Jawa Tengah Eko Purwanto mengatakan, tantangan dalam menerapkan program GNNT ini rawan terjadi di daerah tingkat dua yaitu kabupaten/kota.
"Kendalanya adalah jaringan komunikasi perbankan. Saat ini GNNT sedang dalam tahap awal, ke depan harapannya dapat ditingkatkan lagi termasuk dari sisi kemudahan sistemnya," katanya.
"Kendalanya di infrastruktur, karena seperti ini kan menggunakan 'electronic data capture' (EDC) atau mesin untuk gesek kartu, tentunya memerlukan sinyal telekomunikasi yang kuat," kata Kepala BI Kanwil Jawa Tengah Iskandar Simorangkir di Semarang, Kamis.
Menurut dia, jika sinyal telekomunikasi lemah, permasalahannya adalah mesin bisa mati saat melakukan transaksi. Selanjutnya, transaksi bisa hilang.
"Itu mungkin hambatan utama untuk Jawa Tengah. Meski demikian, kami yakin dengan berkembangnya perusahaan telekomunikasi, masalah seperti ini dapat dihindari," katanya.
Mengenai upaya pengembangan sistem, Iskandar mengatakan hal itu merupakan kewenangan perusahaan telekomunikasi.
"Dalam hal ini kami tidak terlibat di dalamnya tetapi kami mendorong ke arah sana karena Kementerian Komunikasi dan Informasi kan sudah mengembangkan telekomunikasi, ada juga internet masuk desa," katanya.
Dikatakan, kedua program tersebut yaitu GNNT dan internet masuk desa ke depan bisa disinergikan.
Senada, Kepala Divisi Sistem Pembayaran BI Kanwil Jawa Tengah Eko Purwanto mengatakan, tantangan dalam menerapkan program GNNT ini rawan terjadi di daerah tingkat dua yaitu kabupaten/kota.
"Kendalanya adalah jaringan komunikasi perbankan. Saat ini GNNT sedang dalam tahap awal, ke depan harapannya dapat ditingkatkan lagi termasuk dari sisi kemudahan sistemnya," katanya.