Jakarta Antara Jateng - Komisi Yudisial mengusulkan perlunya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung (MA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai langkah awal melakukan reformasi hukum di Indonesia.
"Kami usulkan ada restrukturisasi organisasi MA karena ada overlapping (tumpang tindih) dan dominasi birokrasi yang menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi atau terkurangi dan menyebabkan mafia peradilan meluas oleh aparatur peradilan PNS dan panitera yang berimbas ke pangadilan," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan KY baru saja diterima Presiden Jokowi untuk menyampaikan beberapa hal terkait reformasi hukum terutama peradilan.
"Kami menyampaikan reformasi peradilan harus menyeluruh, kami berharap agar peradilan ke depan menjadi peradilan dan pengadil yang modern," katanya.
Ia menyebutkan MA harus fokus pada aspek yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga tugas non yudisial, khususnya birokrasi bisa dikurangi.
KY juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perumahan bagi hakim. Ia menyebutkan saat ini kondisi perumahan bagi hakim sangat buruk padahal berdasar PP nonmor 94 tahun 2014 salah satu fasilitas bagi hakim adalah menempati rumah fasilitas negara.
"Meski butuh kajian, ini wewenang Setneg sehingga jika dapat dipenuhi setidaknya hakim akan memiliki martabat cukup untuk tampil di masyarakat dan pengadilan," katanya.
Ia menyebutkan saat ini banyak hakim bukan kontrak lagi tapi kos di tempat tak layak dan tidak sesuai martabat hakim.
KY juga mengusulkan agar dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim, KY diberi kewenangan dalam pengawasan terhadap mereka.
"Ada kepentingan KY dalam manajemen hakim, rekrutmen hakim, promosi, mutasi, penilaian profesional, pengawasan dan pemberhentian hakim," katanya.
Ia mengusulkan agar pengawasan hakim diserahkan sepenuhnya kepada KY dengan keputusan yang eksekutorial.
KY juga mengusulkan agar peradilan lebih diperkuat karena bisa mengurangi beban peradilan umum dan agama, serta bermanfaat untuk meningkatkan kerukunan warga.
"Presiden menanyakan reformasi hukum terutama peradilan harus mulai dari mana, kami jawab dari restrukturisasi organisasi MA karena antara lain akan berdampak pada peningkatan kinerja dan untuk pemberantasan mafia hukum," kata Aidul.
Berita Terkait
Polisi tangkap pembacok mantan Ketua Komisi Yudisial
Rabu, 29 Maret 2023 13:18 Wib
Seorang hakim PN Semarang bakal berurusan dengan MA dan KY
Selasa, 11 Mei 2021 17:12 Wib
Sekjen KY meninggal dunia setelah sepekan positif COVID-19
Jumat, 17 Juli 2020 8:16 Wib
ORASI ILMIAH KETUA KY
Rabu, 6 September 2017 7:58 Wib
KY: Untuk Menumbuhkan Integritas Pimpinan Pengadilan Harus bisa jadi Teladan Baik
Jumat, 3 November 2017 15:08 Wib
KY apresiasi MA Terbitkan Maklumat Terkait OTT Aparat Peradilan
Kamis, 14 September 2017 16:53 Wib
PT Islam Harus Kembangkan Tradisi Perdebatan
Selasa, 5 September 2017 21:01 Wib
KY : Penangkapan Panitera PN Jakarta Selatan jadi Pelajaran Aparat Pengadilan
Selasa, 22 Agustus 2017 13:12 Wib