Tersangka Korupsi, Kadis Pertanian Banyumas Tak Dapat Advokasi

id tersangka korupsi kadis pertanian banyumas tak dapat advokasi

Tersangka Korupsi, Kadis Pertanian Banyumas Tak Dapat Advokasi

ILUSTRASI (AntaraNews.com)

"Pemkab tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka sehingga soal penasihat hukum diserahkan kepada tersangka," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Bupati mengatakan hal itu kepada wartawan terkait penetapan status tersangka terhadap Kepala Dinpertanbunhut Banyumas Tjutjun Sunarti oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kelapa genjah.

Menurut dia, Pemkab Banyumas akan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejari Banyumas.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kejari Banyumas Dian Fritz Nalle mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Kepala Dinpertanbunhut Banyumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kelapa genjah.

Menurut dia, pihaknya sebenarnya telah memanggil Kepala Dinpertanbunhut Banyumas untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Jumat (15/1).

"Namun yang bersangkutan tidak datang dengan alasan sakit. Kami juga sudah melayangkan surat pemanggilan kedua," katanya kepada wartawan di Banyumas.

Menurut dia, penetapan status tersangka kepada Tjutjun dilakukan setelah Kejari Banyumas mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi.

Sementara Ketua Tim Penyidik Kasus Pengadaan Bibit Kelapa Genjah Sihid Inugraha mengatakan bahwa kerugian negara yang muncul dalam kasus pengadaan bibit kelapa genjah pada 2014 itu diperkirakan mencapai Rp959 juta.

Selain Tjutjun Sunarti, Kejari Banyumas juga telah menetapkan status tersangka kepada Kepala Bidang Perkebunan Dinpertanbunhut Banyumas Wargiyanto dan Direktur CV Pesona Hijau Iman Setiawan.

Dalam kasus tersebut, Kejari Banyumas menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar