"Ya, untuk itu saya meminta kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) agar segera menuntaskan permasalahan tersebut," katanya yang juga anggota Komisi VI DPR di Solo, Jumat.
Menurut dia, sorotan publik terhadap lembaga DPR saat ini sudah pada tingkatan titik nadir.
"Mulai dari pimpinan DPR dan komisi. Warna yang tercermin adalah tarik menarik kepentingan. MKD harus segera memutuskan sesuatu, atau jika mentok, bisa saja memutuskan untuk tidak membuat keputusan," katanya.
Penyelesaian kasus Novanto sangat penting untuk mengembalikan marwah DPR sebagai lembaga representatif rakyat seperti yang telah disepkati bersama setelah reformasi, kata anggota Dewan asal Solo.
"Harus ada rembug bersama soal DPR menyangkut kepentingan-kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat banyak. Saya lihat kepentingan kelompok saat ini sudah mengancam kepenitngan nasional. Ini tugas DPR. Jangan hanya karena soal kasus rekaman pembicaraan Novanto dan bos Freeport, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar dikalahkan," katanya.
Ia menyayangkan akibat sikap anggota dewan, sekarang ini ketidakpercayaan publik bukan lagi pada perorangan, tetapi sudah pada institusi. Kepentingan rakyat secara keseluruhan, kata dia harus diutamakan.
"Saya prihatin dengan atmosfir soal pimpinan DPR terkait Freeport, Donald Trump, pembangunan gedung DPR dan lain-lain. Harus mulai dipikirlkan dalam konteks. kenegarawanan, jangan mengedepankan kepentingan kelompok. Dalam setahun ini belum muncul sesuatu yang membanggakan dari DPR," katanya.
Bima menilai jika persoalan Novanto berlarut-larut, DPR tidak akan pernah melakukan apa-apa, apalagi soal dinamika ekonomi global, untuk itu berharap persoalan MKD dan pimpinan DPR harus sesegera ada keputusan.
Ia mengatakan kalau Novanto dianggap salah, MKD harus tegas, untuk menghindarkan kecurigaan. Kasus Novanto dan Freeport, sekarang sudah menjadi suguhan dan tontonan yang tidak mengenakkan.
"Setya Novanto bukan pengambil keputusan dalam soal Freeport. Jadi MKD harus segera mengambil keputusan sebelum masa reses habis tanggal 18 Desember," katanya.
Berita Terkait
Aria Bima tanggapi wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto
Senin, 8 April 2024 22:36 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Legislator sebut presiden tidak bisa memihak salah satu paslon
Kamis, 25 Januari 2024 8:24 Wib
Aria Bima apresiasi kontribusi PGEO untuk pasokan energi bersih Indonesia
Jumat, 3 November 2023 14:03 Wib
DPR sebut nilai vPancasila perlu menjadi tradisi di seluruh komunitas
Selasa, 25 Juli 2023 15:53 Wib
DPR RI ajak anak muda junjung 4 pilar kebangsaan
Kamis, 13 Juli 2023 8:48 Wib
Capres dan petugas partai, ini tanggapan Aria Bima
Jumat, 5 Mei 2023 20:49 Wib
DPR RI dukung BUMN tingkatkan konektivitas masyarakat
Minggu, 26 Februari 2023 22:00 Wib