"Dari hasil pertemuan dengan tim rekrutmen direksi PDAB, dewan pengawas, dan tim revitalisasi perusahaan daerah beberapa waktu lalu diketahui bahwa proses rekrutmen sudah berjalan namun tidak melibatkan anggota dewan sehingga kami minta dihentikan dulu," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Hartini di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap proses perekrutan direksi perusahaan daerah harus melibatkan kalangan DPRD Jateng sebagai bentuk kontrol serta pengawasan.
"Yang dimaksud pemerintah daerah sesuai UU itu adalah Gubernur dan DPRD sehingga proses rekrutmen harus melibatkan dewan," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Ridwan menambahkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang menjadi dasar pembentukan PDAB juga dinilai tidak sempurna.
"Proses rekrutmen direksi PDAB Jateng kami minta dihentikan sementara sambil dilakukan revisi atas beberapa pasal yang dinilai tidak sempurna," katanya.
Menurut dia, Gubernur Jateng bisa mengangkat pelaksana tugas untuk jajaran direksi agar tidak ada kekosongan jabatan sampai proses rekrutmen selesai dilaksanakan.
"Bisa saja jajaran direksi yang segera berakhir masa jabatannya diberi tugas sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelanjutan kinerja perusahaan, apalagi direksi yang saat ini menjabat layak untuk diangkat kembali daripada mencari direksi lain namun belum tentu hasilnya lebih baik," ujarnya.
Ridwan mengaku sudah melakukan penelusuran rekam jejak terhadap delapan orang yang melamar jajaran direksi PDAB Tirta Utama Jateng, dan tiga di antaranya diduga bermasalah dengan jabatan sebelumnya.
"Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius tim rekrutmen karena kalau dipaksakan justru akan membuat PDAB tidak akan mencapai target pendapatan asli daerah," katanya.
Seperti diwartakan, Pemerintah Provinsi Jateng membuka seleksi jajaran direksi PDAB Tirta Utama untuk posisi direktur utama, direktur teknik, direktur umum, dan keuangan periode 2015-2019.
Berita Terkait
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib
DPRD Semarang pastikan kinerja legislatif tak terganggu usai pemilu
Sabtu, 9 Maret 2024 8:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Masyarakat aksi di depan DPRD Surakarta dukung "Pemilu Adem No Curang"
Jumat, 1 Maret 2024 18:03 Wib
Ketua DPRD Jateng kumpulkan puluhan dalang di Karanganyar
Kamis, 1 Februari 2024 15:29 Wib
Wali kota : Eksekutif-legislatif harus selaras mengemban aspirasi warga
Rabu, 31 Januari 2024 9:59 Wib
Revitalisasi kawasan Pecinan Kota Semaran didukung DPRD
Jumat, 26 Januari 2024 6:15 Wib
Pemkot-DPRD Kota Pekalongan kaji kenaikan tarif retribusi pasar
Rabu, 17 Januari 2024 18:23 Wib