"Setingkat gubernur informasinya ada. Setingkat bupati juga banyak. Kami sedang melakukan klarifikasi," katanya ditemui dalam pelatihan sinergi kampanye revolusi mental dan reformasi birokrasi di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Namun, Yuddy tidak membeberkan detail terkait nama dan asal kepala daerah yang terindikasi menggunakan ijazah abal-abal itu.
Menurut dia, banyak pejabat daerah yang juga menjadi korban perguruan tinggi abal-abal alias tanpa izin yang mengeluarkan ijazah palsu.
"Saya belum merekapitulasi secara umum tetapi banyak di daerah dan (pejabat) daerah ini banyak yang menjadi korban dari perguruan tinggi abal-abal yang mengeluarkan ijazah. Yang satu ingin meningkatkan status dengan cepat dengan cara tidak jujur, yang satu melakukan kejahatan pidana dengan membuat sertifikat," ucapnya.
Kemenpan-RB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 28 Mei 2015 melalui rapat koordinasi.
Nantinya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mengeluarkan daftar merah perguruan tinggi tanpa izin. Sedangkan Polri akan mengusut laporan masyarakat yang mengadukan adanya ijazah palsu.
"Mudah-mudahan minggu depan dugaan adanya penggunaan ijazah palsu oleh pejabat atau birokrat, baru kita akan rekapitulasi. Nanti kami tanyakan ke daerah," ucapnya.
Pemerintah sebelum telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan inspektorat di daerah melakukan verifikasi ulang keabsahan ijazah palsu seluruh PNS.
Berita Terkait
Pembubaran tahap kedua bakal sasar hingga 13 lembaga
Selasa, 11 Agustus 2020 14:51 Wib
Menpan-RB Setujui Kenaikan Status Sejumlah Instansi Kepolisian
Senin, 26 September 2016 13:36 Wib
Menpan-RB: 13 Kabupaten/Kota Belum Laporkan Pantauan ASN Pascalibur Lebaran
Selasa, 26 Juli 2016 6:53 Wib
Menpan-RB: Verifikasi Data PNS "Misterius" Dibatasi Desember 2016
Sabtu, 16 Juli 2016 7:28 Wib
Isu Perombakan Kabinet, Menpan-RB: Harus Siap Dong
Jumat, 15 Juli 2016 11:12 Wib
Menpan-RB : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tugas Konstitusional
Jumat, 8 Januari 2016 8:28 Wib
Menpan-RB: Evaluasi Kementerian/lembaga tidak Berkaitan "Reshuffle"
Senin, 4 Januari 2016 11:23 Wib
Menpan-RB MInta Aparatnya Menindak Pegawai yang Langgar Disiplin
Senin, 4 Januari 2016 10:48 Wib