"Perilaku SDM akan kita observasi terus, saya sudah minta kepala dinas untuk mengawasi terus anak buahnya," kata Saefullah di Gedung KPK Jakarta, Kamis.
Saefullah menuturkan sekitar 90 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini telah diperiksa di inspektorat, serta pegawai honorer Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat, telah diputus masa kerjanya.
Saefullah berpendapat beberapa pihak yang ditangkap saat inspeksi KPK dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, pada 23 Juli lalu adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan praktik tindak korupsi.
"Pokoknya hampir semua lini. Mulai dari loket pendaftaran sampai pembagian hasil, itu semua terekam. Kira-kira itulah orang yang harus bertanggung jawab," ujar dia.
Berdasarkan temuan KPK, perputaran uang dari praktik ilegal di tempat uji KIR Kedaung Angke menyentuh angka Rp2,5 miliar per bulan. Setiap kendaraan dikutip Rp100--400 ribu padahal biaya normalnya hanya berkisar Rp87.000.
Setelah sidak tersebut, balai uji KIR Kedaung Angke sempat dialihkan dialihkan ke Pulogadung dan Ujung Menteng, Jakarta Timur.
Berita Terkait
Gandeng KPK, Pemkot Semarang cegah korupsi
Jumat, 29 Maret 2024 7:58 Wib
Terdakwa korupsi di Akpol Semarang divonis empat tahun
Rabu, 27 Maret 2024 21:09 Wib
Pemprov Jateng gandeng KPK, cegah korupsi pada PPDB
Rabu, 27 Maret 2024 21:06 Wib
Saksi sebut pembobolan bank pemerintah di Semarang jadi kerugian perusahaan
Selasa, 26 Maret 2024 8:46 Wib
Pelaku pembobolan bank gunakan kredit fiktif nasabah meninggal dunia
Selasa, 26 Maret 2024 3:15 Wib
Sidang korupsi bank pemerintah di Semarang, ada puluhan rekening penampungan
Senin, 18 Maret 2024 16:33 Wib
Pengadilan Tipikor Semarang sidangkan pembobol bank pemerintah Rp7,7 M
Kamis, 7 Maret 2024 20:07 Wib
Jaksa tuntut terdakwa korupsi DIPA Akpol 6 tahun penjara
Rabu, 6 Maret 2024 20:19 Wib