Temanggung (ANTARA) - Bupati Temanggung Agus Setyawan menemui warga Desa Kebumen dan Desa Pingit, Pringsurat, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta.
Agus Setyawan, di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu, menyampaikan Pemkab Temanggung berkomitmen mengawal penyelesaian pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Seksi 5 yang melintasi Kecamatan Pringsurat.
Pertemuan digelar untuk membahas perkembangan proses pembebasan lahan, khususnya terkait nilai appraisal yang sejak 2022 belum mencapai kesepakatan final.
"Masalah ini sudah lama sejak 2022, namun perdebatan soal appraisal tanah belum juga menemukan titik temu. Jadi ini seperti ngejar layang-layang putus. Namun apapun itu, ini adalah jeritan dan ungkapan perasaan rakyat. Kita tetap berikhtiar membela masyarakat, khususnya di Desa Kebumen dan Desa Pingit," katanya lagi.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Apalagi pembangunan tol tersebut digadang-gadang menjadi salah satu jalur utama penghubung kawasan segitiga emas Semarang-Solo-Yogyakarta. Namun, keberhasilan proyek ini jangan sampai mengorbankan masyarakat pemilik lahan.
"Kami mendukung PSN, tetapi rakyat tidak boleh dikorbankan. Ketika rakyat menjual lahannya, itu adalah aset terakhir yang mereka miliki. Jalan tol ini akan digunakan banyak orang dan menjadi fasilitas abadi. Maka jangan sampai ada warga yang dirugikan dalam prosesnya. Kebahagiaan pembangunan ini harus dirasakan bersama, baik rakyat yang dilewati jalan tol maupun rakyat yang melewati jalan tol," katanya pula.
Anggota DPR-RI Komisi V Sofwan Dedy Ardyanto berupaya mengawal proses ini hingga masyarakat mendapatkan haknya secara layak, tanpa menghambat keberlanjutan pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta sebagai proyek vital untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Ia menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan di tingkat pusat untuk menindaklanjuti aspirasi warga terkait nilai ganti rugi lahan. Sofwan mendorong kementerian terkait untuk melakukan evaluasi ulang terhadap mekanisme appraisal demi mencapai kesepakatan yang adil bagi warga.