Semarang (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung sekaligus penggerak penting ekonomi Indonesia harus lebih cepat pulih setelah didera pandemi COVID-19.
Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor UMKM. Oleh karena itu, ekonomi negeri bakal bergerak lebih kencang manakala sektor ini terus tumbuh dan berkembang.
Banyak tangan yang terulur memberikan dukungan agar UMKM dapat terus tumbuh, meningkat dari sisi kualitas selain kuantitas, akses pasar yang semakin luas, dan salah satunya melalui pendampingan, pembiayaan, mempertemukan dengan pembeli, dan membuat ekosistem bisnis pengembangan UMKM.
Terkait pembiayaan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai hal tersebut penting karena kebanyakan pelaku UMKM melakukan usaha secara mandiri, memproduksi, bahkan sampai menjual juga sendiri dengan pasar yang terbatas.
Rata-rata pelaku UMKM tidak mempunyai aset, tempat usahanya sewa, sebagian pakai gerobak, namun semangat mereka luar biasa. Teten telah keliling ke semua UMKM, spirit mereka untuk maju luar biasa meskipun pakai modal sendiri. Ini luar biasa.
"Sudah disampaikan Presiden, UMKM harus didukung sistem pembiayaannya," kata Teten pada acara BNI UMKM Festival di Semarang, Selasa (8/8).
Untuk naik kelas, pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan, sementara dari sisi perbankan juga perlu kehati-hatian dalam menyalurkannya sehingga Pemerintah menilai sangat tepat jika pembiayaan tersebut melalui KUR Klaster UMKM.
Adanya klaster tersebut, maka kredit diberikan kepada UMKM secara berkelompok dan hal itu tentu lebih memudahkan pihak perbankan dalam proses monitoring dan menjadi lebih fokus dan hati-hati.
Selain itu dengan klaster, maka pelaku UMKM yang terhubung dengan rantai pasok industri, terintegrasi dari hulu sampai hilir, memudahkan mereka untuk mendapatkan akses pasar, bahkan pembelinya dipastikan ada.
Terserapnya industri dan kepastian pasar tersebut menjadikan potensi kredit macet kecil sehingga potensi untuk mendapatkan kredit bisa mencapai Rp500 juta.
Dukungan BNI dalam pembiayaan, pendampingan, dan mempertemukan dengan buyer dinilai bagus sehingga kelak bisa menjadi ekosistem bisnis pengembangan UMKM.
Kemudahan pembiayaan
Pemerintah sendiri terus memperjuangkan pembiayaan untuk para pelaku UMKM dari perbankan tanpa agunan berupa aset fisik, apalagi saat ini udah banyak aplikasi digital perusahaan swasta yang mulai menerapkannya.
Sebagai pengganti agunan aset fisik, perbankan bisa mengecek rekam jejak kesehatan usaha, arus kas atau cashflow yang bagus, dan usaha yang lancar sebagai analisis kelayakan kredit, sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman.
Oleh karena itu para pelaku UMKM sudah harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital seperti pencatatan keuangan usahanya agar lebih diketahui tingkat kesehatan usahanya.
Tren pengecekan credit scoring mulai diterapkan dan sudah banyak aplikasi digital. Rekam jejak usaha UMKM semuanya akan terlihat sehingga para pelaku UMKM mulai melakukan pencatatan secara digital.
Putrama Wahju Setyawan, Direktur Retail Banking BNI, menyebutkan ada tiga kategori UMKM, yakni; yang belum feasible atau memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan dan belum bankable atau memenuhi persyaratan perbankan, sedangkan kategori kedua yakni sudah feasible namun belum bankable; dan kategori ketiga yakni sudah feasible dan sudah bankable.
Artinya, yang belum feasible atau secara analisis bank masuk tetapi tidak memiliki jaminan dan belum bankable, seperti tadi didapati masih banyak peserta yang belum mendapatkan pinjaman. Untuk itulah BNI UMKM Festival ini untuk memberikan pembinaan. Ada literasi keuangan dan mereka diajari menata keuangan usahanya.
Untuk mendapatkan pembiayaan perbankan memang tidak dapat serta merta dan salah satunya diperlukan proses pembinaan dan edukasi seperti bagaimana menata keuangannya, meningkatkan kualitas produksinya, kemasannya, sampai dengan pemasarannya.
Total KUR yang telah disalurkan secara nasional oleh BNI sebesar Rp154 triliun sejak awal program dan tahun ini tersalurkan Rp9 triliun dari target Rp18 triliun. Untuk NPL (kredit bermasalah, red.) sendiri terhitung kecil yakni kurang dari 5 persen.
BNI UMKM Festival merupakan kegiatan rutin yang memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM baik yang sudah atau belum mendapatkan fasilitas KUR untuk memperoleh pembinaan.
"Sebagian besar mereka belum mendapatkan KUR sehingga harapannya, mereka datang memperoleh pembinaan," kata Wahju yang menegaskan bahwa BNI fokus pada UMKM go global dan naik kelas.
Penghapusan kredit macet
Salah satu upaya untuk memperbaiki ekosistem UMKM, tutur Teten, Pemerintah berencana menghapus kredit macet pelaku UMKM di perbankan, bahkan tengah disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya.
Langkah tersebut dilakukan karena kredit macet menjadi beban kedua belah pihak baik perbankan yang kesulitan menyalurkan kreditnya, begitu juga dengan pelaku UMKM yang sulit mendapatkan kredit baru karena masuk dalam BI checking.
PP tersebut sedang disiapkan, namun Pemerintah tetap harus hati-hati dan harus pula aman.
"Jangan sampai dengan menghapus kredit, justru dimanfaatkan oleh pelaku kredit macet, karena unsur pidana dan jangan sampai bengkak (jumlah kredit,red.) yang akan dihapuskan," ujar Teten.
Penghapusan kredit macet UMKM tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap. Dari hasil hitungan bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total ada Rp22 triliun kredit bermasalah dan tahap pertama yang dihapuskan plafon kredit KUR di bawah Rp500 juta.
Penghapusan kredit macet dan beragam upaya sebagai uluran tangan baik dari Pemerintah dan perbankan tersebut diharapkan mampu mengubah ekosistem sekaligus menjadi motor UMKM naik kelas.
Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor UMKM. Oleh karena itu, ekonomi negeri bakal bergerak lebih kencang manakala sektor ini terus tumbuh dan berkembang.
Banyak tangan yang terulur memberikan dukungan agar UMKM dapat terus tumbuh, meningkat dari sisi kualitas selain kuantitas, akses pasar yang semakin luas, dan salah satunya melalui pendampingan, pembiayaan, mempertemukan dengan pembeli, dan membuat ekosistem bisnis pengembangan UMKM.
Terkait pembiayaan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai hal tersebut penting karena kebanyakan pelaku UMKM melakukan usaha secara mandiri, memproduksi, bahkan sampai menjual juga sendiri dengan pasar yang terbatas.
Rata-rata pelaku UMKM tidak mempunyai aset, tempat usahanya sewa, sebagian pakai gerobak, namun semangat mereka luar biasa. Teten telah keliling ke semua UMKM, spirit mereka untuk maju luar biasa meskipun pakai modal sendiri. Ini luar biasa.
"Sudah disampaikan Presiden, UMKM harus didukung sistem pembiayaannya," kata Teten pada acara BNI UMKM Festival di Semarang, Selasa (8/8).
Untuk naik kelas, pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan, sementara dari sisi perbankan juga perlu kehati-hatian dalam menyalurkannya sehingga Pemerintah menilai sangat tepat jika pembiayaan tersebut melalui KUR Klaster UMKM.
Adanya klaster tersebut, maka kredit diberikan kepada UMKM secara berkelompok dan hal itu tentu lebih memudahkan pihak perbankan dalam proses monitoring dan menjadi lebih fokus dan hati-hati.
Selain itu dengan klaster, maka pelaku UMKM yang terhubung dengan rantai pasok industri, terintegrasi dari hulu sampai hilir, memudahkan mereka untuk mendapatkan akses pasar, bahkan pembelinya dipastikan ada.
Terserapnya industri dan kepastian pasar tersebut menjadikan potensi kredit macet kecil sehingga potensi untuk mendapatkan kredit bisa mencapai Rp500 juta.
Dukungan BNI dalam pembiayaan, pendampingan, dan mempertemukan dengan buyer dinilai bagus sehingga kelak bisa menjadi ekosistem bisnis pengembangan UMKM.
Kemudahan pembiayaan
Pemerintah sendiri terus memperjuangkan pembiayaan untuk para pelaku UMKM dari perbankan tanpa agunan berupa aset fisik, apalagi saat ini udah banyak aplikasi digital perusahaan swasta yang mulai menerapkannya.
Sebagai pengganti agunan aset fisik, perbankan bisa mengecek rekam jejak kesehatan usaha, arus kas atau cashflow yang bagus, dan usaha yang lancar sebagai analisis kelayakan kredit, sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman.
Oleh karena itu para pelaku UMKM sudah harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital seperti pencatatan keuangan usahanya agar lebih diketahui tingkat kesehatan usahanya.
Tren pengecekan credit scoring mulai diterapkan dan sudah banyak aplikasi digital. Rekam jejak usaha UMKM semuanya akan terlihat sehingga para pelaku UMKM mulai melakukan pencatatan secara digital.
Putrama Wahju Setyawan, Direktur Retail Banking BNI, menyebutkan ada tiga kategori UMKM, yakni; yang belum feasible atau memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan dan belum bankable atau memenuhi persyaratan perbankan, sedangkan kategori kedua yakni sudah feasible namun belum bankable; dan kategori ketiga yakni sudah feasible dan sudah bankable.
Artinya, yang belum feasible atau secara analisis bank masuk tetapi tidak memiliki jaminan dan belum bankable, seperti tadi didapati masih banyak peserta yang belum mendapatkan pinjaman. Untuk itulah BNI UMKM Festival ini untuk memberikan pembinaan. Ada literasi keuangan dan mereka diajari menata keuangan usahanya.
Untuk mendapatkan pembiayaan perbankan memang tidak dapat serta merta dan salah satunya diperlukan proses pembinaan dan edukasi seperti bagaimana menata keuangannya, meningkatkan kualitas produksinya, kemasannya, sampai dengan pemasarannya.
Total KUR yang telah disalurkan secara nasional oleh BNI sebesar Rp154 triliun sejak awal program dan tahun ini tersalurkan Rp9 triliun dari target Rp18 triliun. Untuk NPL (kredit bermasalah, red.) sendiri terhitung kecil yakni kurang dari 5 persen.
BNI UMKM Festival merupakan kegiatan rutin yang memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM baik yang sudah atau belum mendapatkan fasilitas KUR untuk memperoleh pembinaan.
"Sebagian besar mereka belum mendapatkan KUR sehingga harapannya, mereka datang memperoleh pembinaan," kata Wahju yang menegaskan bahwa BNI fokus pada UMKM go global dan naik kelas.
Penghapusan kredit macet
Salah satu upaya untuk memperbaiki ekosistem UMKM, tutur Teten, Pemerintah berencana menghapus kredit macet pelaku UMKM di perbankan, bahkan tengah disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya.
Langkah tersebut dilakukan karena kredit macet menjadi beban kedua belah pihak baik perbankan yang kesulitan menyalurkan kreditnya, begitu juga dengan pelaku UMKM yang sulit mendapatkan kredit baru karena masuk dalam BI checking.
PP tersebut sedang disiapkan, namun Pemerintah tetap harus hati-hati dan harus pula aman.
"Jangan sampai dengan menghapus kredit, justru dimanfaatkan oleh pelaku kredit macet, karena unsur pidana dan jangan sampai bengkak (jumlah kredit,red.) yang akan dihapuskan," ujar Teten.
Penghapusan kredit macet UMKM tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap. Dari hasil hitungan bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total ada Rp22 triliun kredit bermasalah dan tahap pertama yang dihapuskan plafon kredit KUR di bawah Rp500 juta.
Penghapusan kredit macet dan beragam upaya sebagai uluran tangan baik dari Pemerintah dan perbankan tersebut diharapkan mampu mengubah ekosistem sekaligus menjadi motor UMKM naik kelas.