Semarang, ANTARA JATENG - Perusahaan "e-commerce" atau penjualan melalui jaringan internet Bhinneka.com menargetkan peningkatan transaksi pada sektor bisnis e-katalog.
"Jika pada tahun 2016 lalu realisasi transaksi pada bisnis e-katalog ini mencapai Rp1,3 triliun, pada tahun ini kami targetkan ada peningkatan hingga 30 persen," kata Corporate Sales Manager Penanganan e-katalog Khusus Bhinneka.com Yoana Agustina di sela acara sosialisasi pengadaan barang melalui e-katalog di Semarang, Selasa.
Yoana mengatakan Bhinneka.com sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2015.
Sejauh ini, dia mengatakan produk yang paling banyak diminati di antaranya komputer, notebook, dan alat kelengkapannya. Kontribusi dari ketiga jenis produk tersebut mencapai 60 persen dari seluruh penjualan.
Untuk meningkatkan transaksi pada tahun ini, pihaknya telah membuka perwakilan di 31 kota di Indonesia. Mengenai potensi Semarang, dia mengaku optimistis mengingat Semarang merupakan salah satu kota besar.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembang Sistem e-katalog LKPP Eko Rinaldo Oktavianus mengatakan e-katalog merupakan instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
"Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog ini tidak ada batasan nilai pembelian," katanya.
Dari sisi transaksi, dia mengatakan total transaksi pembelian barang/jasa melalui e-katalog pada tahun 2016 mencapai Rp3 triliun dengan penjualan terbanyak dilakukan oleh Bhinneka.com.
"Selebihnya terbagi di delapan perusahaan `e-commerce` yang juga menjadi mitra LKPP untuk penjualan barang/jasa pemerintah," katanya.
Terkait dengan sosialisasi, dia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog LKPP.
Acara dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah.
"Jika pada tahun 2016 lalu realisasi transaksi pada bisnis e-katalog ini mencapai Rp1,3 triliun, pada tahun ini kami targetkan ada peningkatan hingga 30 persen," kata Corporate Sales Manager Penanganan e-katalog Khusus Bhinneka.com Yoana Agustina di sela acara sosialisasi pengadaan barang melalui e-katalog di Semarang, Selasa.
Yoana mengatakan Bhinneka.com sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2015.
Sejauh ini, dia mengatakan produk yang paling banyak diminati di antaranya komputer, notebook, dan alat kelengkapannya. Kontribusi dari ketiga jenis produk tersebut mencapai 60 persen dari seluruh penjualan.
Untuk meningkatkan transaksi pada tahun ini, pihaknya telah membuka perwakilan di 31 kota di Indonesia. Mengenai potensi Semarang, dia mengaku optimistis mengingat Semarang merupakan salah satu kota besar.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembang Sistem e-katalog LKPP Eko Rinaldo Oktavianus mengatakan e-katalog merupakan instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
"Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog ini tidak ada batasan nilai pembelian," katanya.
Dari sisi transaksi, dia mengatakan total transaksi pembelian barang/jasa melalui e-katalog pada tahun 2016 mencapai Rp3 triliun dengan penjualan terbanyak dilakukan oleh Bhinneka.com.
"Selebihnya terbagi di delapan perusahaan `e-commerce` yang juga menjadi mitra LKPP untuk penjualan barang/jasa pemerintah," katanya.
Terkait dengan sosialisasi, dia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog LKPP.
Acara dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah.