ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Selasa, 23 Mei 2017

Pengurusan Perizinan di Kudus Wajib Taat Pajak

| 170 Views
id perizinan, kudus, taat pajak
Pengurusan Perizinan di Kudus Wajib Taat Pajak
Ilustrasi - Seorang pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. (antaranews.com)
Kudus, ANTARA JATENG - Masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang hendak mengurus perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kudus harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya rutin menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

"Syarat penyampaian SPT PPh minimal dua tahun berturut-turut, karena pelayanan perizinan nantinya terintegrasi dengan KPP Pratama Kudus," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Revlisianto Subekti di Kudus, Senin.

Dengan demikian, kata dia, setiap pengajuan permohonan perizinan tertentu, pemohonnya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ia menjelaskan pengecekan apakah pemohon perizinan sudah memenuhi syarat kepemilikan NPWP maupun penyampaian SPT PPh secara rutin selama dua tahun, akan dilakukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Persyaratan tersebut, katanya, diberlakukan hanya untuk empat jenis pengurusan perizinan, di antaranya surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), trayek, dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

"Perizinan tersebut bisa diurus secara daring (online), kecuali untuk TDUP masih secara manual," ujarnya.

Ia memastikan pengurusan izin yang terintegrasi dengan KPP Pratama Kudus bisa dilaksanakan mulai April 2017, menyusul adanya komitmen yang disampaikan Bupati Kudus Musthofa saat menyampaikan SPT PPh secara elektronik dengan didamdipingi Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (20/3).

Bupati Kudus Musthofa mengatakan semua layanan masyarakat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kudus harus terintegrasi dengan KPP Pratama.

"Masyarakat harus diajak untuk memaknai pajak bukanlah beban, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung program pembangunan pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, perlu ada sistem yang baik agar pajak yang dibayarkan masyarakat bisa optimal sehingga target yang dibebankan kepada KPP Pratama Kudus juga bisa terpenuhi.

Adanya transaksi nontunai yang mulai diberlakukan di Kabupaten Kudus, khususnya untuk pembayaran retribusi secara daring juga dianggap sejalan dengan program layanan dari KPP Pratama yang juga memanfaatkan teknologi informasi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengungkapkan jika sudah terintegrasi dengan perizinan di Kabupaten Kudus maka setiap pemohon pengurusan perizinan tertentu bisa dicek melalui KSWP.

"Jalinan kerja sama ini, tentunya diharapkan mampu meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta menyampaikan laporan SPT PPh," ujarnya.

Editor: Mahmudah

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca