ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Selasa, 19 September 2017

PB XIII Diharapkan Segera Setujui UPT

| 298 Views
id Keraton Solo
PB XIII Diharapkan Segera Setujui UPT
Ilustrasi - KERATON SOLO. (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Anggaran ini salah satunya berkaitan dengan renovasi dan pengembangan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai destinasi wisata di kota ini
Solo, ANTARA JATENG - Pemerintah Kota Solo berharap Paku Buwono XIII segera menyetujui rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Keraton untuk memudahkan pekerjaan pemerintah pusat.

"Sebetulnya pertemuan kemarin itu harusnya selesai, tetapi ini kok masih molor lagi," kata Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di Solo, Selasa.

Sebelumnya, rapat koordinasi keempat antara Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wali Kota Solo, dengan pihak keraton yang dilaksanakan minggu lalu kembali tidak memperoleh hasil.

Pada rapat yang terakhir, dikatakannya, hampir seluruh putra-putri PB XII menyetujui rencana pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya nasional Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Meski demikian, persetujuan tersebut terganjal karena PB XIII belum bersedia untuk menandatangani surat persetujuan tersebut. Terkait hal itu, Wantimpres Subagyo HS yang pada saat itu memimpin rapat meminta putra-putri PB XII agar berembug untuk selanjutnya disampaikan ke PB XIII.

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, peserta yang sama akan kembali melakukan rapat di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat.

Mengenai kelanjutan rapat tersebut, dikatakannya, pembentukan UPT tersebut tidak untuk menguasai aset dari Keraton Solo. Menurut dia, dengan pembentukan UPT bisa digunakan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Anggaran ini salah satunya berkaitan dengan renovasi dan pengembangan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai destinasi wisata di kota ini," katanya.

Sementara itu, jika rapat koordinasi tersebut kembali tidak memperoleh hasil maka rencana pembentukan UPT Keraton tersebut akan dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri.

"SK Mendagri jelas, tanpa perlu izin saja sebenarnya bisa, tetapi kembali lagi, kami kan memanusiakan manusia," katanya.

Editor: M Hari Atmoko

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca